web analytics
  

APK dan Bahan Kampanye Diluar Zona Akan Ditertibkan

Selasa, 20 November 2018 10:05 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Bandung, APK dan Bahan Kampanye Diluar Zona Akan Ditertibkan, PIlpres 2019, apk, kampanye, pileg, pemilu

Pemilu 2019

SOREANG, AYOBANDUNG.COM--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung ingatkan peserta pemilu untuk memasang alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye dipasang sesuai aturan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan, sesuai aturan, pemasangan APK dan bahan kampanye harus ditempatkan di zona yang telah ditetapkan.

Zona sudah ada SK dari KPU, berdasarkan hasil kesepakatan baik peserta pemilu, Bawasluu, Pemda, PPK, Pemerintah Kecamatan, Pengawas Kecamatan termasuk penambahan di Desa, tutur Hedi, Selasa (20/11/2018).

AYO BACA : Oded Perpanjang Jabatan Plh Sekda Kota Bandung

Dengana danya SK zona pemasangan APK dan bahan kampanye tersebut, maka peserta pemilu termasuk calon legislatif untuk tidak memasang diluar zona yang telah ditetapkan.

Jika ada peserta pemilu yang masih melanggar, maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan penertiban.

Kami sudah menegaskan kepada Panwas di lapangan, untuk merekomendasikan peneritban jika ada APK atau bahan kampanye yang dipasang di luar zona, katanya.

AYO BACA : Preman Tobat: Vino Prattidina, Mantan Napi yang Kini Aktif Bermajelis (Bag.2)

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bandung juga meminta kepada peserta pemilu termasuk caleg untuk menjaga etika dan estetika dalam pemasangan APK dan bahan kampanye.

Dalam hal ini, kata Hedi ada beberapa larangan dalam memasang APK dan bahan kampanye, seperti dipasang di lingkungan pendidikan.

Termasuk APK dan bahan kampanye yang dipaku atau ditempel di pohon. Itu tidak boleh, tegasnya.

Selama masa kampanye ini, beberapa pengawas kecamatan kata Hedi kecamatan telah memberikan rekomendasi penertiban APK dan bahan kampanye yang melanggar. Baik itu dipaku atau ditempel ke pohon, termasuk pemasangan di luar zona yang telah ditetapkan.

Kalau rekomendasi tidak diindahkan oleh PPK, kami sudah memerintahkan pengawas kecamatan untuk melaporkannya, imbuhnya.

Hedi melanjutkan, dalam proses penertiban, PPK dan Pengawas Kecamatan akan berkoordinasi dengan stake holder terkait, termasuk Satpol PP.

AYO BACA : Puncak Muludan, Warga Padati Pasar Rakyat di Alun-alun Kasepuhan Cirebon

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers