web analytics
  

Cegah Korupsi, Pemprov Jabar Lakukan Integrasi Antarinstansi

Jumat, 2 November 2018 17:22 WIB Nur Khansa Ranawati
Bandung Raya - Bandung, Cegah Korupsi, Pemprov Jabar Lakukan Integrasi Antarinstansi, Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa, cegah korupsi, integrasi antarinstansi,. Pemprov Jabar

Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa. (Eneng Reni/ayobandung)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan segera melakukan sejumlah perbaikan sistem terkait pencegahan korupsi di badan pemerintahan.

Perbaikan sistem tersebut salah satunya adalah dengan melakukan integrasi sejumlah instansi agar dapat bekerja dengan lebih efektif, transparan dan akuntabel.

"Akan dilakukan integrasi sistem pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Berarti antara Bapedda, BPKAD, Aset, BKD dan juga Diskominfo," jelas Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, ketika ditemui selepas rapat perkembangan Aksi Pemberantasan Korupsi bersama KPK dan sejumlah instansi terkait di Gedung Sate, Jumat (2/11/2018).

Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah dengan membuat laporan keuangan real-time yang dapat diakses secara trasparan.

"Ini harus dilakukan bersama BKD dan Aset, jadi nanti laporan keungan bisa seperti bank, real time dalam bentuk neraca laba-rugi dan arus kas," ungkap Iwa.

Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan layanan perizinan satu pintu untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Perbaikan dari institusi perizinan, khususnya yang menyangkut sarana akan diintegrasikan. Dinas terkait nantinya akan jadi bagian dari Dinas Pemananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," jelasnya.

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 1 November mendatang,  akan resmi berkantor di jalan Windu.

"Dengan demikian bisa melakukan integrasi sehingga kerjanya dapat lebih terkoordinir," jelasnya. 

Desa 4.0

Inovasi pencegahan anti-korupsi juga akan dilakukan hingga ke pemerintahan desa melalui integrasi sistem Dana Desa.

"Dengan peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nanti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa melakukan monitoring dan evaluasi," jelas Iwa.

Pihaknya akan mengupayakan sentralisasi sistem untuk mengurangi kemungkinan praktik korupsi.

"Dari informasi tata kelola dan perencanaan, juga pelaksanaan dan pelaporan akan diarahkan pada sitem komputerisasi disertai dengan pendidikan," ungkapnya.

Iwa mengatakan, sebagai instansi yang langusung berhadapan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Maysarakat dan Desa harus mampu berbenah mengikuti perkembangan teknologi.

"Akan kami lakukan lompatan di era industri 4.0 ini," pungkasnya. 

Editor: Andri Ridwan Fauzi

artikel terkait

dewanpers