web analytics
  

KPU Akui Keterlambatan Logistik Pilkada 2018

Jumat, 6 Juli 2018 19:08 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Bandung Raya - Bandung, KPU Akui Keterlambatan Logistik Pilkada 2018, KPU Kota Bandung, Pilkada 2018, Keterlambatan Logistik Pemilu, Pilwalkot Bandung

ilustrasi

SOEKARNO HATTA, AYOBANDUNG.COM--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengakui beragam temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung terkait gelaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018. 

Komisioner KPU Kota Bandung, Suharti menjelaskan berbagai temuan Panwaslu lebih lebih bersifat administratif dan bukan persoalan substansi. 

"Karena kemarin kami melaksanakan dua pilkada sekaligus, gubernur dan walikota. Maka otomatis semua logistik dan sebagainya akan berbagi antara provinsi dan walikota," ujar Suharti saat ditemui ayobandung di kantornya, Jumat (6/7/2018).

Dia menuturkan beragam keperluan logistik dari mulai surat suara hingga formulir C yang disiapkan untuk pilkada lalu terbagi dua sumber. Yakni logistik yang disiapkan KPU Jawa Barat dan logistik yang disiapkan KPU Kota Bandung. Namun, saat penyebarannya di lapangan terdapat keterlambatan dari KPU provinsi terkait pengadaan logistik formulir C1 sampai C5.

"Ada keterlambatan distribusi logistik dari provinsi sehingga kami terlambat mendistribusikan kepada PPK, KPPS, dan TPS. Itu jadi bahan evaluasi kami, agar kedepan bisa memilih pengadaan logistik yang lebih baik. Jangan sampai logistik di injury time masih belum tersedia," katanya.

Perempuan yang akrab disapa Harti itu juga mengaku menatisipasi kerlambatan logistik serupa terulang dalam perhelatan Pemilu 2019 mendatang. Terlebih, pemilu tahun depan akan ada lima surat suara yang pengadaannya berada di KPU RI.

"Kami mendorong KPU pusat melakukan pengadaan bisa tepat waktu, jumlah, dan sasaran. Semua itu harus sinergi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers