web analytics

Pemprov Dorong 3 Daerah Raih WTP

clockJumat, 29 Juni 2018 17:56 WIB userDadi Haryadi
Bandung Raya - Bandung, Pemprov Dorong 3 Daerah Raih WTP, Opini WTP, Sekda Jabar, Iwa Karniwa, BPK RI

Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa. (Dadi Haryadi/ayobandung).

JALAN DIPONEGORO, AYOBANDUNG.COM--Dari 28 lembaga pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, 25 di antaranya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Termasuk LKPD Pemprov Jabar yang telah tujuh kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meraih Opini WTP, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

Sementara tiga kabupaten/kota yang masih meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan pihaknya mendorong percepatan kabupaten/kota tersebut agar bisa membuat laporan keuangannya dengan baik. 

"Kami mengingatkan kabupaten/kota agar bisa mempertahankan opini WTP. Dan mewajibkan kepada Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat untuk segera menyelesaikan laporan keuangan secara baik, benar, dan wajar supaya nanti tahun 2019 (LKPD 2018) bisa mendapatkan WTP,” ujarnya dalam sambutan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup pemerintah provinsi/kabupten/kota di Jawa Barat, serta mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Aula Soekarno Gedung Dwi Warna Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jumat (29/6/2018).

Menurutnya, WTP memang bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD. Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar.

“Mari kita sama-sama perbaiki sehingga bisa mendapatkan WTP dan juga mudah-mudahan tidak terkena permasalahan hukum,” harapnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid menjelaskan setiap organisasi/lembaga/entitas yang mengelola dana publik/masyarakat wajib mempertangungjawabkan dana yang dikelolanya sesuai peraturan perundangan kepada publik/masyarakat.

“Seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang mengelola dana APBD wajib mempertanggungjawabkan dana itu sesuai aturan legal yang mewajibkannya,” katanya.

Norma tersebut, lanjut Yuniar, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara kepada publik.

Sementara Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda menuturkan pengelolaan keuangan Negara yang diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab adalah sangat penting untuk dilaksanakan. “Hal itu karena merupakan perwujudan Good Governance yang terus-menerus diwujudkan sepenuhnya oleh pemerintah kita,” bebernya.

Dari sisi kriteria penyajian laporan keuangan ada 4 (empat) faktor yang harus benar-benar menjadi perhatian untuk dilaksanakan, yaitu LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, dan Telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.

Hadad mencontohkan salah satu kasus bersifat signifikan yang harus dihindari, yakni pengadaan buku yang ternyata fiktif. Akibatnya, siswa turut menjadi korban karena terhambatnya peningkatan kecerdasan dan pengurangan angka buta huruf di masyarakat.

Pada kesempatan ini, Asep juga menyampaikan materi yang pada pokoknya berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana pengelolaan APBD dapat terhindar dari potensi adanya tindak pidana korupsi.

Pihaknya menekankan agar pemerintah daerah bisa menciptakan sistem dini pencegahan tindak pidana korupsi di setiap pemerintah daerah, serta mengajak pemerintah daerah agar tidak coba-coba melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan APBD. 

 

Editor: Andri Ridwan Fauzi

terbaru

Ridwan Kamil Targetkan Seluruh Desa di Jabar Punya Penghapal Alquran

Bandung Minggu, 1 Agustus 2021 | 17:29 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan seluruh desa memiliki penghapal Alquran. Hal ini guna mewujudkan Jawa Barat...

Bandung Raya - Bandung, Ridwan Kamil Targetkan Seluruh Desa di Jabar Punya Penghapal Alquran, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,Penghapal Alquran,Hafizh,Desa di Jabar

Nasib Pilu Pedagang BEC Selama PPKM, Terpaksa Berjualan di Pinggir Jal...

Bandung Minggu, 1 Agustus 2021 | 06:00 WIB

Salah satu yang harus menanggung konsekuensi PPKM adalah para penjual barang elektronik dari Istana BEC, Sumur Bandung,...

Bandung Raya - Bandung, Nasib Pilu Pedagang BEC Selama PPKM, Terpaksa Berjualan di Pinggir Jalan, Nasib Pilu,Pedagang BEC,PPKM,Pinggir Jalan,pedagang kaki lima,Istana BEC,Imbas PPKM,Dampak PPKM,terkena PHK

Viral Benda Asing di Langit Bandung, BMKG: Bukan Benda Berbahaya

Bandung Sabtu, 31 Juli 2021 | 18:03 WIB

Ia mengatakan bahwa fenomena yang mengejutkan bagi masyarakat itu bukan suatu yang membahayakan.

Bandung Raya - Bandung, Viral Benda Asing di Langit Bandung, BMKG: Bukan Benda Berbahaya, benda asing di langit bandung,langit cicendo,benda asing di cicendo bandung,bmkg bandung

Alami Krisis Pakan, Kebun Binatang Bandung Terima Bantuan Sayuran

Bandung Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:33 WIB

Dampak pandemi Covid-19 merontoki segala sektor. Demikian pula yang dirasakan oleh Kebun Binatang Bandung atau Bandung Z...

Bandung Raya - Bandung, Alami Krisis Pakan, Kebun Binatang Bandung Terima Bantuan Sayuran, Kebun Binatang Bandung,Donasi Kebun Binatang Bandung,Bantuan Sayuran Kebun Binatang Bandung,Krisis Pangan Kebun Binatang Bandung,Operasional Kebun Binatang Bandung

Pasar Baru Hingga ITC Kembali Beroperasi saat PPKM Level 4, Pedagang:...

Bandung Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:25 WIB

Sejumlah pasar yang berada di naungan PD Pasar Juara Kota Bandung, seperti Pasar Baru, Pasar ITC Mohammad Hatta, Pasar A...

Bandung Raya - Bandung, Pasar Baru Hingga ITC Kembali Beroperasi saat PPKM Level 4, Pedagang: Alhamdulillah, Pasar Baru,Operasional Pasar Baru,Pasar di Kota Bandung,PPKM Level 4,PPKM Level 4 di Kota Bandung,Aturan PPKM Level 4 Kota Bandung

Kabar Baik! Kota Bandung Bakal Kembali Terima Jatah Vaksin Covid-19

Bandung Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:45 WIB

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulayana menyampaikan kabar baik bagi masyarakat yang belum divaksin Covid-19.

Bandung Raya - Bandung, Kabar Baik! Kota Bandung Bakal Kembali Terima Jatah Vaksin Covid-19, Vaksin Covid-19,Vaksin Covid-19 Kota Bandung,Vaksinasi Covid-19 Kota Bandung,Jatah Vaksin Covid-19 Kota Bandung,Jumlah Vaksin Covid-19 Kota Bandung

Apindo Jabar Minta Testing Covid-19 Lebih Dimasifkan

Bandung Sabtu, 31 Juli 2021 | 12:47 WIB

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) mendorong pemerintah menggiatkan testing, tracing, dan treatmen...

Bandung Raya - Bandung, Apindo Jabar Minta Testing Covid-19 Lebih Dimasifkan, apindo jabar,COVID-19

Sejak Kamis, BOR Kota Bandung untuk Pasien Covid-19 Turun hingga 64,13...

Bandung Sabtu, 31 Juli 2021 | 10:28 WIB

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial langsung menyampaikan kabar gembira. Penanganan Covid-19 di Kota Bandung semakin menun...

Bandung Raya - Bandung, Sejak Kamis, BOR Kota Bandung untuk Pasien Covid-19 Turun hingga 64,13%, penanganan Covid-19 di Kota Bandung,kasus Covid-19 di Kota Bandung,ketersediaan oksigen di Kota Bandung,BOR Kota Bandung,BOR Kota Bandung turun,BOR Pasien Covid-19

artikel terkait

dewanpers
arrow-up