web analytics
  

KPK Tetapkan Mantan Kadis PKAD dan Eks Legislator Kota Bandung Sebagai Tersangka

Jumat, 20 April 2018 20:23 WIB Asri Wuni Wulandari
Bandung Raya - Bandung, KPK Tetapkan Mantan Kadis PKAD dan Eks Legislator Kota Bandung Sebagai Tersangka, kpk, tersangka korupsi kadis pkad bandung, korupsi pengadaan lahan RTH bandung

Juru Bicara KPK, Febridiansyah (kiri) dan Ketua KPK, Agus Rahardjo saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4). (Twitter @KPK_RI)

BUAH BATU, AYOBANDUNG.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat (HN) sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung. Dia ditangkap bersama dengan dua mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qamar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS).

 “KPK menemukan bukti cukup soal pengadaan tanah untuk RTH di Kota Bandung pada tahun 2012-2013 dan kemudian ditingkatkan ke penyidikan,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, melalui video konferensi pers penetapan tersangka yang disiarkan laman resmi KPK, Jumat (20/4/2018) malam.

Proyek tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2012-2013 dan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2012.

Alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk RTH sebesar Rp123,9 miliar yang terbagi ke dalam belanja tanah dan penunjang enam RTH. Beberapa di antaranya RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,45 miliar dan RTH Cibiru dengan Rp80,7 miliar.

“Kasus tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan tanah di Pemkot Bandung,” kata Agus.

Konferensi Pers: Penetapan Tersangka https://t.co/rXWn9S0wf0 — KPK (@KPK_RI) April 20, 2018

 

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, dilakukan pembahasan antara HN, TDQ, dan KS. Diduga TDQ dan KS menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. “Keduanya juga diduga sebagai makelar dalam pembebasan lahan,” kata Agus.

Tak hanya itu, keduanya juga diketahui berperan sebagai makelar pembebasan lahan. Sementara itu, HN diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Asri Wuni Wulandari

artikel terkait

dewanpers