web analytics
  

Kisah Agus Rahmat, Beli Rumah Lewat KPR BTN Subsidi

Selasa, 28 Februari 2017 16:12 WIB Adi Ginanjar Maulana
Bandung Raya - Bandung, Kisah Agus Rahmat, Beli Rumah  Lewat KPR BTN Subsidi, rumah subsidi,btn,kpr btn subsidi,bumi parahyangan kencana

Ilustrasi rumah subsidi: Pekerja menyelesaikan pembuatan rumah subsidi pemerintah program Sejuta Rumah Murah di Desa Sambirejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (22/6/2017).(Antara)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM—Bermula dari sebuah brosur yang diterima dari kawannya, Agus Rahmat Salim (26) memutuskan untuk membeli hunian kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di Komplek Perumahan Bumi Parahyangan Kencana Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Sejak Januari 2013, Agus resmi terdaftar sebagai debitur KPR subsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan pendah (MBR) dengan penghasilan pokok maksimal Rp4 juta/bulan.

Kini, Agus menempati rumah sederhana tipe 36/84 berukuran 6x6 meter dengan luas tanah 109 meter persegi di Blok D Bumi Parahyangan Kencana. Hunian tersebut memiliki fasilitas standar antara lain dua ruang kamar, satu kamar mandi, dan ruangan tengah.

"Daripada mengontrak saya lebih baik mencicil rumah lewat KPR subsidi. Kasarnya, tinggal menambah sedikit pengeluaran sudah punya rumah sendiri," tutur Agus berkisah kepada AyoBandung, Selasa (28/2/2017).

Untuk mendapat hunian sederhana dengan tipe 36/84 itu, Agus mengeluarkan modal hingga Rp12,3 juta. Uang sejumlah itu, ia bayarkan sebagai uang muka rumah sepaket dengan tanah kosong seluas 11 meter persegi. Sementara biaya kredit Rp734.000/bulan dengan masa angsuran selama 15 tahun serta bunga 5%. Jika ditunai, harga hunian milik Agus per-Januari 2013 mencapai Rp88 juta.

Bagi Agus, memiliki rumah pribadi berarti melucuti 'kewajiban' sekaligus mengurangi beban hidupnya. Buruh pabrik plastik PT. Suku Mas Jaya yang terletak di Jalan Raya Caringin Babakan Ciparay Kota Bandung itu seolah menyadari bagi orang sepertinya memiliki rumah dambaan dengan spesifikasi a-z serta lokasi yang strategis merupakan mimpi yang kelewat batas.

Penghasilan Agus yang setara upah minimum kota (UMK) Bandung Rp2,8 juta tak bakal mencukupi jika tidak memaksakan kehendak membeli rumah di lokasi strategis. Jika ditambah dengan penghasilan lembur yang ia terima tak akan banyak berarti. Penghasilan Agus mentok di kisaran Rp4 juta.

Sebagai perbandingan kasar, salah situs rumah di Indonesia menyebutkan spesifikasi luas bangunan 65 meter persegi yang terdapat di Babakan Ciparay dibanderol dengan harga Rp425 juta, atau setara 4,8 kali lipat harga tunai rumah Agus pada tahun ia menjadi debitur. Apa saja yang ada di dalamya? Masing-masing satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Katakanlah Agus hendak membeli rumah tersebut, jauh dari kata mustahil memang. Agus masih bisa mencicil selama 17 tahun, dengan berbagai syarat. Pertama Agus mesti getol lembur untuk menghasilkan Rp4 juta setiap bulan, sehingga ia sanggup membayar cicilan Rp2 juta/bulan, dengan sisa uang gaji sekira Rp2 juta.

Jumlah Rp2 juta itu setara sisa uang Agus saat mengangsur KPR BTN subsidi sebesar Rp734.000 dengan gaji UMK Rp2.8 juta. Konsekuensinya, barang tentu Agus mesti ekstra bekerja keras. Syarat kedua, cicilan berlaku tanpa bunga.

Di luar itu, Agus sesungguhnya terbilang masih beruntung. Sebab, lokasi Komplek Bumi Parhyangan Kencana tempat Agus tinggal tidak terlampau jauh dengan pabrik tempatnya mangais rejeki. Jaraknya hanya berkisar 13 kilometer dengan waktu tempuh sekira 45 menit dalam situasi arus lalu lintas normal di Bandung.

Saat pertama kali mengajukan diri sebagai debitur, Agus tak sendiri. Ia bersama lima orang kawannya mengambil kesempatan tersebut. Kini Agus bersama puluhan buruh lainnya menjadi penghuni KPR BTN subsidi di Bumi Parhyangan Kencana.

Secara umum, Agus menilai proses panjang yang ia lalui sebelum akhirnya lolos seleksi sebagai debitur KPR BTN subsidi itu terbilang gampang-gampang susah. Butuh waktu sekira tiga bulan baginya untuk mengumpulkan berkas persyaratan, mengurus pengajuan kredit, hingga pengesahan sebagai debitur.

Lamanya proses, salah satunya disebabkan ketidakpahaman Agus dalam mengurus pemberkasan. Agus, misalnya, mesti terlebih dahulu membuat NPWP, meminta surat keterangan dari pabrik tempat ia bekerja, slip gaji, kartu keluarga, KTP, surat keterangan belum memiliki rumah, serta rekening tabungan BTN.

"Setelah diproses langsung dipanggil ke bank untuk wawancara. Sesudah diwawancara, selang beberapa lama keluar keputusan," ungkapnya.

Saat ini, Agus tinggal bersama istri dan seorang putri balita berusia 3,5 tahun di rumah sederhana miliknya. Agus mengaku cicilan kredit BTN yang dibebankan kepadanya tidak terlampau memberatkan. Memasuki tahun keempat, Agus belum pernah sekali pun terlambat menyetor angsuran.

"Saya gajian setiap tanggal 1. Setiap kali gajian suka langsung transfer. Jadi, sampai sekarang alhamdulillah enggak pernah telat," ujarnya. "Di BTN itu periode pembayarannya panjang, dari tanggal 1-19 stiap bulan. Itu memudahkan juga," kata Agus saat diminta menjelaskan periode setoran kredit.

Petugas Pemasaran Kantor Perumnas Regional Cabang IV Bandung Saiful Anwar menyebut persyaratan pengajuan KPR BTN subsidi tidak sulit.

Berbagai proses pengurusan berkas disebut tidak bakal berjalan lama jika peminat telah mengantongi surat dan berkas tertentu yang diperlukan sebagai syarat penerima KPR subsidi.

Dilansir laman resmi BTN, beberapa persyaratan pemohon kredit KPR BTN subsidi antara lain WNI dan berdomisili di Indonesia, berusia 21 tahun atau telah menikah, pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rusun, telah bekerja atau membuka usaha minimal satu tahun, memiliki NPWP, SPT, dan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta menandatangani surat pernyataan di atas materai.

Untuk menguatkan, pengembang biasanya melakukan verifikasi internal untuk melihat latar belakang dan menerawang kemungkinan-kemungkinan finansial yang bakal menerpa calon-calon debitur di masa yang akan datang.

Tahap awal proses, pengembang akan memperilhatkan hunian kepada peminat. Jika setuju, peminat diwajibkan membayar booking fee sebesar Rp500.000. "Kalau enggak lolos, akan hangus," tuturnya. Tahap selanjutnya yakni proses pemberkasan hingga wawancara, sebelum pemohon disahkan menjadi debitur.

Sementara jangka waktu angsuran pelunasan bervariasi antara lima hingga 20 tahun. "Itu tergantung kemampuan dan usia. Maksimal, usia 58 tahun sudah lunas. Kalau yang masih muda, bisa ngambil yang 20 tahun," terangnya.

Program KPR subsidi ini mendapat respons positif dari masyarakat. Mendapatkan hunian murah meriah dengan lokasi cukup strategis tentu menjadi dambaan setiap pekerja. Catatan Perumnas yang juga berlaku sebagai pengembang Bumi Parahyangan Kencana sejak 2015 sedikitnya 109 unit KPR BTN subdisi telah ludes diserbu debitur.

"Yang sudah KPR, terjual itu sekitar 95-an. Sisanya itu masih dalam proses, ada yang masih proses di bank, ada yang masih pemberkasan. Semuanya melalui kredit, tidak ada yang tunai," ungkap Saiful.

Perumnas telah membangun KPR BTN subsidi di beberapa lokasi antara lain Sarijadi, Sadangserang, Rancaekek, Antapani, dan Sukaluyu. Adapun persentase pembangunan yakni 60% rumah komersil dan 40% subsidi.

"Karena biar bagaimana pun kita harus cari untung. Kita, kan bukan PNS, kita gaji hanya dari konsumen. Di samping itu, kita mengemban visi pemerintah untuk membangun rumah bagi yang berpenghasilan rendah," sebutnya.

Ditanya soal antusiasme, Saiful menjawab, "banyak yang antusias. Malah sekarang saja kita kewalahan melayaninya. Ada yang datang menanyakan, tapi gimana lagi, tanah kita sudah habis. Kita tidak mungkin membangun di lahan komersil. Harga tanah per-meter sudah ratusan ribu. Nanti kita juga, kan, yang rugi. Tapi di setiap lokasi itu harus ada," kata Saiful.

Terkait tingginya permintaan, Perumnas merencanakan bakal membangun perumahan baru di lahan seluas 60 hektare (ha) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. "Kalau tahun ini dibayar, kita akan langsung bangun. Sekarang kita masih proses nego," ungkap Saiful.

Dari segi kreditur, Perumnas bekerja sama dengan tiga bank salah satunya BTN, yang menjadi penyalur utama KPR subsidi. Persyaratan kerja sama yang lebih cair menjadi alasan pengembang menjalin kemitraan dengan BTN. Soal pertanahan misalnya, BTN hanya mengajukan syarat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atau akta jual beli (AJB).

"Kita penginnya setiap bank itu ada, cuma kan setiap bank itu ada persyaratan. Kebetulan persyaratan paling gampang itu BTN. Dari dulu BTN memang sudah menjadi penyalur KPR perumahan subsidi," ujarnya.

Saiful mengisahkan kesulitan yang kerap melanda pengembang untuk membangun perumahan baru. Salah satu yang paling menggaggu yakni kenaikan harga tanah. Di sisi lain, kenaikan harga tanah juga berdampak positif bagi debitur. Nilai investasi hunian mereka terkatrol seiring meningginya harga tanah. Grafik harga maksimal rumah subsidi yang ditetapkan Kementerian PUPR terus melonjak setiap tahunnya di wilayah Jawa (non-Jabodetabek) pada 2016 mencapai Rp116.500.000, Rp123.00.000 pada 2017, dan Rp130.000.000 pada 2018 mendatang.

Salah satu dampak paling terasa dari mahalnya harga tanah ini yakni kerap munculnya komplain yang dilontarkan masyarakat terkait letak perumahan khususnya KPR subsidi yang dinilai tidak strategis. Faktanya, perumahan kerap menjamur di sudut-sudut terpencil nan jauh dari gemerlap perkotaan.

Jalan tengah yang bisa diambil ialah menumpuk rumah susun vertikal. Siasat ini mampu menekan harga yang dominan disumbang mahalnya harga tanah. Di sisi lain, cara ini juga bakal mengurangi penyusutan lahan hijau akibat pembangunan rumah tapak.

"Mungkin saja (rusun) diperbanyak karena tanah sudah susah, zona sudah hijau semua. Kemungkinan, ya vertikal, mau enggak mau," tutur Saiful. Kendati demikian, sekenario masifikasi rusun bukan tanpa hambatan. Ganjalan muncul berkenaan dengan regulasi yakni persoalan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan standar lalu lintas udara di kawasan perkotaan tak jarang menghantam pengembang. Salah satu contoh yakni sengkarut pengurusan izin rusun Antapani yang tak kunjung tuntas sejak 2009 silam.

Di luar itu, ia juga meminta masyarakat tak terlamapu risau dengan letak perumahan yang semakin tak strategis. "Kalau Perumnas itu prinsipnya membangun kota baru, di Antapani itu dulu rawa, Sarijadi hutan. Itu Perumnas yang membangun. Memang perlu waktu 10-15 tahun," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Ben Indra menilai KPR subsidi berdampak cukup sigifikan dalam memenuhi angka kebutuhan rumah.

Program ini dinilai positif  karena dapat menyediakan perumahan bagi rakyat di satu sisi, serta mendatangkan keuntungan bagi pengembang di sisi lain.

"Dari pihak pengembang laku keras dengan proses peneyelenggaran program ini. Dengan membangun rumah dan infrastruktur secara maksimal dan didukung stimulasi pemerintah pusat, saya rasa itu akan menunjang mereka. Pengembang akan terdorong, bersemangat, membangun rumah murah bagi masyarakat," katanya.

Pada 2015, terdapat 150 unit rumah tapak KPR subsidi yang dibangun dua pengembang. Sementara pada 2016 sebanyak 200-an rumah subsidi dibangun tiga pengembang.

“Sementara tahun ini sejumlah pengembang telah mengajukan proposal pembangunan KPR subsidi,” ucapnya.

Kendati demikian, ia mengaku selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) di Kabupaten Bandung masih cukup tinggi, yang mana angka kebutuhan runah di Kabupaten Bandung berada di kisaran 30.000-40.000 unit.

"Kita harapkan stimulasinya semakin meningkat. Kita ingin bantuan itu dimanfaatkan pengembang semaksimal mungkin untuk melaksanakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang baik," ucapnya.

Terkait defisit rumah, ia mengaku telah menjajaki berbagai siasat. Termasuk pembangunan rusun-rusun baru. Ia juga tak menampik kemungkinan pembangunan rumah subsidi di lahan milik pemerintah daerah. Dengan sekenario tersebut, diharapkan harga rumah dapat ditekan.

"Kita masih terbentur aturan baru bahwa tugas perimahan itu kewenangan pusat. Tapi kalau ada inisiatif Pemda melakuakn hal itu, banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Pertama, bukan hanya berdampak akan murah. Pasti akan murah, karena pemerintah enggak mungkin ngambil profit. Kedua mekanisme kepemilikan tanahnya, bisa enggak tanahnya dibebaskan APBD kemudian jadi hak milik perorangan," kata dia.(Hengky Sulaksono)

Editor: Adi Ginanjar Maulana
dewanpers