web analytics
  

Begini Kronologis Pinjaman Uang ke Pusat soal Pembangunan Pasar Atas Cimahi

Kamis, 8 Desember 2016 19:12 WIB Adi Ginanjar Maulana
Bandung Raya - Bandung, Begini Kronologis Pinjaman Uang ke Pusat soal Pembangunan Pasar Atas Cimahi, pasar atas baru,cimahi,atty Suharti,pkb,kpk

Ilustrasi.(Satrio/Ayobandung)

CIMAHIAYOBANDUNG.COM--Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Cimahi non Aktif Atty Suharti atas dugaan suap pembangunan Pasar Atas Baru. Pasar tersebut dibangun dari pinjaman pemerintah setempat kepada Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Yahya Abdul Azis mengatakan pembangunan Pasar Atas ditentukan melalui proses pembahasan panjang, setelah pada 2014 pasar tersebut habis terbakar.

"Dulu itu Pasar Atas terbakar, kemudian lahirlah ide yang dituangkan dalam kebijakan untuk melakukan pembangunan," tutur Yahya, Kamis (8/12/2016).

Pemerintah Kota Cimahi, kata Yahya, mengajukan persetujuan DPRD untuk pembangunan pasar tersebut.

"Untuk pembangunan kan butuh dana, pihak eksekutif menawarkan dua alternatif untuk kami setujui. Pertama kerja sama dengan pihak swasta dan kedua meminjam kepada kepada pusat," ungkapnya.

Sempat terjadi polemik di antara anggota DPRD, sebagian fraksi tidak menyepakati dua opsi yang diajukan, sebagian lagi setuju dengan salah satu usulan pemkot.

PKB merupakan salah satu fraksi yang menyetujui usulan Pemkot Cimahi, yakni melakukan pinjaman daerah kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Pertimbangan kami, pasar harus segera dibangun, kalau menggunakan swasta khawatir akan memberatkan pedagang. Kalau mengusulkan opsi lain seperti menggunakan APBD prosesnya akan lama," katanya.

Dengan pertimbangan pasar harus segera dibangun, sebagian besar Anggota DPRD menyepakati pinjaman tersebut, walaupun beberapa fraksi menyepakati di masa injury time.

"Awalnya Pemkot Cimahi mengajukan persetujuan pinjaman Rp150 miliar, namun disetujui Rp135 miliar," ungkapnya.

Yahya mengaku tidak mengetahui jika dalam perjalanan ternyata ada dugaan suap dalam pembangunan pasar tersebut yang akhirnya menyeret Atty.

"Pertimbangan kami pedagang harus segera berjualan, itu saja. Kalau pun sekarang ternyata ada  dugaan korupsi, kami tidak mengetahuinya," imbuhnya.

Sebagai anggota DPRD, dirinya siap jika dimintai keterangan oleh KPK terkait proses penyetujuan pembangunan Pasar Atas cimahi. (Mildan)

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers