web analytics
  

Bandung Jadi Kota Percontohan Transparansi Data Oleh KPK

Selasa, 18 Oktober 2016 13:52 WIB Yatti Chahyati
Bandung Raya - Bandung, Bandung Jadi Kota Percontohan Transparansi Data Oleh KPK, KPK, bandung kota percontohan, transfarasi data,

KPK : Foto: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (depan, kanan) saat menerima perwakilan dari KPK (depan, kiri). (Roni/AyoBandung)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM - Kota Bandung terpilih menjadi salah satu kota percontohan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan transparansi yang diberi nama JAGA. Selain Bandung, terdapat tiga kota lainnya yakni Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, aplikasi tersebut nantinya bisa diakses oleh warga yang secara langsung bisa melakukan monitoring terkait kegiatan dibeberapa SKPD. Bahkan melalui aplikasi tersebut pun akan KPK bisa secara langsung memonitoring termasuk komplain dari warga.

"JAGA ini sehuah aplikasi yang bisa diakses oleh warga, dimana warga bisa mengecek data sekolah anggaran sekolah, bisa komplain juga disitu pelanggaran yang nanti dimonitor oleh KPK juga," ujar pria yang akrab disapa Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (18/10/2016).

Emil mengatakan aplikasi tersebur akan dilaunching pada 9 Desember 2016 secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di istana negara. Bandung sendiri saat ini telah menyiapkan tiga SKPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, dan Pelayanan.

"Jadi saya sudah perintahkan disdik, dinkes dan perijinan yang akan melakukan itu. Sehingga dengan begitu semua sekolah, semua puskesmas, rumah sakit harus tahu bahwa ada monitoring pelayanan publik dan ada monitoring keuangan yang harus transparan kepada warga," urainya.

Disinggung mengenai kesiapan data, Emil mengklaim Pemkot Bandung telah siap. Bahkan berbagai data dari dinas sudah siap di upload untuk bisa diakses dan dimonitoring oleh warga.

"Data mah sudah ada betul-betul tinggal upload saja. Karena kan Bandung sudah punya Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), jadi setiap sekarang punya data online bahwa APBD sekolah itu harus disetujui oleh Disdik," pungkasnya.(Roni)

Editor: Yatti Chahyati

artikel terkait

dewanpers