web analytics
  

Ari Wibowo Minta Angkot Belum Berbadan Hukum Diperbolehkan Beroperasi

Jumat, 11 Maret 2016 09:58 WIB Yatti Chahyati
Bandung Raya - Bandung, Ari Wibowo Minta Angkot Belum Berbadan Hukum Diperbolehkan Beroperasi, angkot, cimahi, ari wibowo

Angkot Cimahi (http://lensanews.id/foto_berita/90IMG_20160222_200524.jpg)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM - Puluhan pengemudi supir angkot yang tergabung dalam Kelompok Kerja Unit (KKU) Angkot Cimindi-Cimahi, mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) di terminal Cimindi, Jalan Cimindi, Kota Cimahi, Kamis (10/3/2016) kemarin.

Kedatangan mereka untuk meminta Dishub memberikan kelonggaran terkait ijin beroprasi kepada sejumlah angkot yang belum berbadan hukum.

"Beberapa pengemudi angkot sudah berniat membayar pajak, tapi ditolak dengan alasan koperasinya belum berbadan hukum, kita minta kelonggaran pemerintah supaya supir angkot masih diperbolehkan narik, ujar Ketua KKU Cimindi-Cimahi, Ari Wibowo di sekitar lokasi terminal Cimindi.

Pihaknya sudah berusaha mendirikan Koperasi Cimahi-Cimindi (Kocimi) agar para anggotanya berbadan hukum, "Untuk sementara kami minta kebijaksanaan dari Dishub, sambil menunggu menyelesaikan surat-suratnya, tolonglah di layani dulu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Cimahi, Ruswanto mengaku aturan pengusaha angkot yang harus berbadan hukum sudah merupakan aturan baku.

"Sebenarnya ada dua altenatif, satu membentuk badan hukum, atau mengikuti badan hukum yang sudah ada," katanya.

Ruswanto mengaku, sebanyak 90 persen dari total sekitar 2.000 angkutan kota di Cimahi belum berbadan hukum. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengamanatkan jika seluruh pemilik angkutan umum wajib berbadan hukum.

Penyebab masih minimnya pemilik angkutan belum berbadan hukum karena adanya penolakan terkait balik nama STNK dan BPKB dari perseorangan menjadi atas nama badan usaha atau hukum.

"Kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa status badan hukum tidak akan memindahkan kepemilikan kendaraan. Seluruh angkutan ini harusnya sudah berbadan hukum paling lambat 30 Desember 2015 lalu, "ungkapnya.

Di tempat berbeda, Ketua DPC Organda Kota Cimahi Dida Suprida menambahkan, sejak diberlakukan ketentuan ini, angkot yang ingin mendaftar ulang izin trayek tidak bisa lagi atas nama perseorangan atau pemilik, tetapi harus atas nama badan hukum.

"Kami sarankan kepada pemilik angkutan yang belum berbadan hukum silakan bergabung dengan koperasi yang telah dibentuk Organda. Jangan sampai waktu pelaksanaan mengenai badan hukum ini keburu habis," kata Dida.

Dia mengakui, para pemilik angkutan di Cimahi tengah dipusingkan dengan pemenuhan target pendapatan yang cenderung menurun. Ditambah lagi kerumitan dalam mengurus badan hukum, "Para pengemudi angkot sudah sulit cari penumpang, ditambah sekarang mereka juga wajib berbadan hukum, " tambahnya. (guntur)

Editor: Yatti Chahyati

artikel terkait

dewanpers