web analytics
  

Kapolri Minta Unjuk Rasa Buruh 1 September Tak Lakukan Sweeping

Senin, 31 Agustus 2015 22:02 WIB
Umum - Regional, Kapolri Minta Unjuk Rasa Buruh 1 September Tak Lakukan Sweeping, demo buruh, polri, sweeping

ilustrasi (danny/ayobandung)

 

Jakarta-  Kepolisian Republik Indonesia akan mengerahkan 11.000 personel untuk mengamankan unjuk rasa buruh yang rencananya akan dilakukan pada Selasa (1/9/2015) di Jakarta. Selain itu pihak polri menghimbau agar buru tak lakukan sweeping ke pabrik-pabrik.

Menurut Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Jakarta, Senin, selain jumlah tersebut kepolisian juga menyiagakan pasukan cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Di samping itu juga ada juga bantuan dari personel TNI. Kami akan melakukan penjagaan di objek-objek vital Jakarta," kata Badrodin setelah mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait rencana demonstrasi tersebut di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin(31/8/2015).

Ada pun titik-titik yang menjadi fokus konsentrasi pengamanan adalah mulai dari daerah Bundaran Hotel Indonesia hingga kompleks Istana Kepresidenan.

Nantinya, lanjut Kapolri, para buruh akan diarahkan untuk berkumpul di Kantor Gubernur DKI untuk berdialog dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek.

"Rencananya akan ada 52.000 buruh akan berunjuk rasa dan rencananya akan berdialog dengan para menteri," kata Badrodin.

Sementara menurut Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, pihaknya akan mengerahkan tiga satuan setingkat kompi (ssk) personel yang bertugas mengamankan tempat-tempat penting di Ibu Kota termasuk pertokoan dan pusat perbelanjaan. Ia juga menyatakan keyakinannya demosntrasi buruh akan berjalan dengan aman.

"Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian. Saya yakin tidak ada kericuhan, para tokoh-tokoh buruh juga berjanji untuk tertib," kata Agus.

Di tempat yang sama Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengimbau agar buruh tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum selama demonstrasi berlangsung.

Jika hal ini tidak dipatuhi, lanjut Luhut, pemerintah akan melakukan tindakan tegas.

"Kami mengakomodasi hak-hak demokrasi para buruh, namun setiap pelanggaran hukum akan kami tindak tegas. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian," tutur Luhut.

Hal senada juga diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Ia berharap unjuk bisa berjalan dengan aman, damai tanpa pelanggaran-pelanggaran hukum yang berarti.

"Kami imbau rekan-rekan buruh untuk tidak melakukan 'sweeping', tidak melakukan kekerasak, tidak menutup jalan maupun menduduki tempat-tempat tertentu," kata Badrodin.(*)

 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Editor Ayobandung.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Yatti Chahyati

artikel terkait

dewanpers