web analytics
  

Akibat Kebijakan Politis PPDB Ridwan Kamil Berantai

Selasa, 14 Juli 2015 14:54 WIB
Umum - Regional, Akibat Kebijakan Politis PPDB Ridwan Kamil Berantai, PPDB, Kebijakan, pendidikan, matikan, efek, berantai, sekolah, swasta, guru, honorer

LONG MARCH: Guru-guru yang tergabung dalam FKGH menggelar aksi long march ke Pemkot Bandung mempertanyakan kebijakan Wali Kota Bandung tentang PPDB. (yatti/ayo bandung)

 

Bandung- Kebijakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk membuka keran siswa SKTM ke sekolah negeri secara terbuka dinilai sudah mematikan kehidupan sekolah swasta. Hal tersebut diungkapkan Ketua FKGH Yanyan Heerdiyan, yang ditemui di sela aksi di Balai Kota Bandung, Selasa(14/7/2015).

“Kebijakan politis Ridwan Kamil menambah kuota siswa untuk sekolah negeri lebih dari 50 persen sudah mengakibatkan efek berantai yang paling terasa adalah mematikan sekolah-sekolah swasta beserta guru-guru di dalamnya,” ujar Yanyan.

FKGH Kota Bandung juga menilai sistem PPDB di Kota Bandung menghambat perkembangan sekolah swasta di Kota Bandung.

"Nantinya kita akan kehilangan jam mengajar yang berakibat kehilangan kesempatan untuk sertifikasi," ujarnya.

Yanyan mengatakan, dalam tiga tahun ke depan sistem ini akan berakibat membunuh keberadaan sekolah swasta di Kota Bandung.

“Itu berarti sekitar tujuh ribu orang Guru honorer swasta bakal kehilangan pekerjaan. Dengan begitu, kami menilai Pemkot Bandung sama dengan membiarkan SDM terdidik binasa sia-sia," tambahnya.

Di sisi lain, kegiatan KBM dibawah standar dan tidak nyaman bagi siswa ddi sekolah negeri tidak akan nyaman karena kelebihan kapasitas.

"Karenanya, kami berpendapat kebijakan tersebut harus dilawan karena tidak adil dan melawan hukum," tambahnya.

Untuk itu, FKGH menuntut beberapa hal diantaranya seperti meminta transparansi tentang sistem IT selama pelaksanaanPPDB. "Menurut penilaian kami, sistem IT yang berlaku sekarang membingungkan masyarakat, dan tidak adil," terangnya.

Terlebih tidak ada penjelasan pasti siapa-siapa saja, yang diterima di jalur akademik, afirmasi dan jalur lainnya.  

Atas carut marut ini, FKGH, berharap Wali Kota Bandung Mengganti posisi Kepala Dinas Pendidikan setelah dua tahun menjawat karena dinilainya gagal dalam melaksanakan sistem PPDB yang baik.(anjani)

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Editor Ayobandung.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Yatti Chahyati

artikel terkait

dewanpers