web analytics
Paslon Pilgub Jabar Tidak Rutin Laporkan Harta Kekayaannya
Oleh Mildan Abdalloh, pada Jan 12, 2018 | 13:51 WIB
Paslon Pilgub Jabar Tidak Rutin Laporkan Harta Kekayaannya

JALAN GARUT, AYOBANDUNG.COM -- Semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 tidak rutin melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Padahal semua kandidat cagub maupun cawagub merupakan pejabat publik atau mantan pejabat publik yang harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan penelurusan di website http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/ hanya ditemukan tujuh dari delapan paslon Pilgub Jabar yang melaporkan harta kekayaannya. Itupun semuanya masih merupakan laporan lama.

Cagub dari partai Gerindra-PKS-PAN Sudrajat diketahui melaporkan harta kekayaannya pada 30 September 2002 ketika dia sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan. Total kekayaannya pada waktu itu mencapai Rp3.440.397.898 dan $295.000 USD. Padahal, setelah pensiun dari militer, Sudrajat pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok. 

Wakilnya yakni Ahmad Syaikhu diketahui melaporkan harta kekayaannya sebanyak dua kali, yakni pada 19 Novermber 2007 ketika dia menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dan pada 14 September 2012. Total kekayaan terakhirnya adalah Rp945.180.581. 

Sedangkan cagub yang diusung koalisi NasDem-PPP-PKB-Hanura, Ridwan Kamil, diketahui baru dua kali melaporkan harta kekayannya, yakni pada 18 Maret 2013 dan 23 Desember 2015 dengan total kekayaan berdasarkan LHKPN 2013 mencapai Rp8.282.049.675.

Pendamping Emil, Uu Ruzhanul Ulum, diketahui melaporkan kekayaannya sebanyak tiga kali, pada 12 Oktober 2010, 19 Juli 2011, dan 30 Januari 2015. Jumlah total kekayaan Rp3.116.779.194.

Deddy Mizwar boleh dibilang pejabat publik yang cukup rajin melaporkan harta kekayaannya. Wakil Gubernur Jawa Barat yang sekarang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat dari Koalisi Demokrat-Golkar tersebut diketahui empat kali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Laporan pertama dilakukan pada 31 Oktober lalu, kemudian 1 April 2014, 8 April 2015 dan 1 April 2016. Kekayaan terakhir Deddy Mizwar adalah Rp38.915.836.289 dan $35.541 USD.

Wakil Deddy Mizwar yaitu Dedi Mulyadi diketahui melaporkan harta kekayaannya sebanyak empat kali, yakni pada 10 Oktober 2006, 7 Desember 2007, 10 Februari 2012 dan 27 Mei 2015, total nilai kekayaan terakhir adalah Rp3.164.426.514.

TB Hasanuddin yang diusung oleh PDIP melaporkan harta kekayaannya pada 30 Mei 2001 ketika menjabat Kasgratap I-Jakarta.Saat menjadi Anggota DPR RI dia diketahui melakukan pelaporan harta kekayaan kepada KPK pada 4 Januari 2010 dan 1 Mei 2014 dengan total harta mencapai Rp9.259.651.793. TB Hasanuddin pada awalnya diduga tidak pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, namun dia mengklarifikasi bahwa pelaporan harta kekayaannya  kepada KPK menggunakan nama Hasanuddin sesuai dengan KTA partai yang dimilikinya.

Namun wakil TB Hasanuddin yakni Anton Charliyan diduga belum pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Dari penelusuran di website http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/, nama mantan Kapolda Jabar tersebut tidak muncul. Bahkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan jika Anton belum pernah melaporkan harta kekayaannya.

Anton yang dimintai konfirmasi soal kabar tersebut hanya menyebutkan bahwa laporannya telah diserahkan kepada KPK.

"Sudah diserahkan," ujar Anton sambil berlalu ketika dimintai keterangan selepas menjalani tes kesehatan di RSHS Bandung, Kamis (11/1/2018).

Direktur Centel for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi,  mengatakan bahwa sebagai pejabat negara, semua bakal pasangan calon dalam Pilgub Jabar 2018 seharusnya melaporkan harta kekayaannya rutin setiap tahun.

"Aturannya harus rutin. Tapi memang banyak yang tidak mengindahkan karena aturannya tidak tegas," tutur Uchok.

Dia menyebutkan walaupun diwajibkan melakukan pelaporan harta kekayaan rutin tiap tahun bagi pejabat negara, namun aturan tersebut tidak mempunyai sanksi jelas. Sehingga, banyak pejabat yang melakukan pelaporan seenaknya saja. Bahkan sebagian besar laporan dilakukan hanya untuk kepentingan politik saja seperti akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

"Harusnya mereka sadar, kalau melakukan pelaporan harta kekayaan secara rutin merupakan bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau diri pribadinya tidak rutin melaporkan harta kekayaannya, perlu dipertanyakan komitmen memberantas korupsi. Kalau saya sih lebih baik tidak memilih kandidat yang tidak komitmen memberantas korupsi,"ujarnya.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan LHKPN merupakan salah satu syarat calon yang harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat. Jika dalam satu pasangan salah satu bakal calonnya tidak menyerahkan LHKPN maka pasangan tersebut bisa tidak disahkan sebagai pasangan calon.

"Syarat calon pasti ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Untuk LHKPN, sekarang masih menunggu hasil dari KPK. Tapi semua pasangan calon sudah membuat pernyataan sedang melakukan proses pelaporan LHKPN," katanya.

KPU Jawa Barat memberi waktu kepada semua kandidat untuk menyerahkan LHKPN sebelum proses penetapan pasangan calon pada 12 Ferbruari mendatang.

"Jika sampai 12 februari belum menyerahkan (LHKPN) pasangan tersebut akan dicoret," tegasnya.

Editor : Andres Fatubun
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha Aerox Socmed Ayo Bandung 160x600