web analytics
Bantuan Partai Politik Kini Rp1.000 Per Suara Sah
Oleh Adi Ginanjar Maulana, pada Jan 11, 2018 | 15:33 WIB
Bantuan Partai Politik Kini Rp1.000 Per Suara Sah
Ilustrasi rupiah.(Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Perpres tersebut ditandatangani atas pertimbangan memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik melalui peningkatan bantuan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

Dalam perubahan ini disebutkan, besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000 per suara sah

“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PP seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis (11/1/2018).

Adapun besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi, sebesar Rp1.200 per suara sah.

Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik melebihi Rp1.200 per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berjalan.

Sementara nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah.

Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan melebihi Rp1.500per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berjalan.

“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,” bunyi Pasal 5 ayat (7) PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional partai politik.

PP ini menegaskan, bagi partai politik yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Januari 2018 itu.

Editor : Adi Ginanjar Maulana
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha Nmax Socmed Ayo Bandung 160x600