Yamaha Lexi

Apindo: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat

  Kamis, 11 Oktober 2018   Adi Ginanjar Maulana
Sejumlah pegawai mengerjakan produk di salah satu pabrik garmen Bandung belum lama ini.(Irfan Alfaritsi/ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat optimistis depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tembus Rp15.000/US$ tidak akan memicu gejolak ekonomi seperti 1998.

Sekretaris Apindo Jabar Martin Benjamin Chandra mengatakan saat ini kondisi pasar di Indonesia terutama Jabar secara fundamental ekonomi masih cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang terkena imbas sentimen global.

Nilai tukar rupiah yang ada saat ini masih bisa menopang dunia usaha dalam perdagangan. Hal itu dibuktikan neraca perdagangan yang masih cenderung stabil.

Berdasarkan keterangan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, Indonesia tidak memerlukan pinjaman dari negara-negara lain. IMF sendiri sudah memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 5,1%.

"Menurut ekonom nilai tukar riil rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.000. Jadi saat ini belum ada masalah bagi dunia usaha," ujarnya kepada Ayobandung.com, Kamis (11/10/2018).

Martin menjelaskan bila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bukan satu-satunya parameter fundamental ekonomi di Indonesia. Faktor politik Indonesia yang menghadapi Pemilu 2019 pun menjadi parameter.

Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, serta stakeholder perlu menjaga kondusivitas selama hajatan politik. "Hal ini berhubungan dengan iklim investasi," ujarnya.

Kendati demikian, dia memandang pemilu sebagai siklus lima tahunan yang rutin dilakukan tidak akan berimbas terlalu negatif terhadap iklim investasi.

Hal ini berkaca pada pilkada serentak yang berjalan aman tanpa gejolak ekonomi berarti.

AYO BACA : Pelemahan Rupiah, Pengusaha Tahu Cibuntu Menjerit

"Tapi, kami tetap perlu waspada karena dunia usaha perlu jaminan keamanan dan kenyamanan saat menanamkan investasi," katanya.

Aturan Upah Memberatkan

Apindo menyoroti permasalahan yang mendera dunia usaha saat ini justru kenaikan upah setiap tahun.

Martin menjelaskan, kenaikan upah di Jabar misalnya, setiap tahun selalu tinggi. Hal ini tidak selaras dengan performa industri terutama padat karya yang harus bersaing bersama produk luar negeri.

"Sekarang harga produk impor jauh lebih murah dibandingkan dengan lokal. Bahkan, kualitasnya cenderung lebih bagus," ujarnya.

Menurutnya, implementasi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan sebenarnya merupakan salah satu bentuk solusi penentuan instrumen upah minimum kabupaten/kota (UMK). Akan tetapi, adanya kepentingan politik memicu beberapa kepala daerah membuat instrumen upah minimum sektoral kabupaten (UMSK).

"Padahal UMK di Jabar sebagian besar di angka 30%, tapi kenapa harus ada UMSK?" katanya.

Ke depan, Apindo mengingatkan penetapan UMK bebas dari kepentingan politik akibat dari janji-janji yang mereka berikan selama kampanye.

"Kita harus hargai adanya peraturan yang menaunginnya (penetapan UMK)," katanya.

AYO BACA : Pelemahan Rupiah Masih Dibayangi Kebijakan The Fed

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar