Yamaha Aerox

Soal Pernyataan Tjahjo Kumolo, Bawaslu Pertegas Larang Kampanye di Sekolah

  Kamis, 11 Oktober 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Ilustrasi Pemilu (ayobandung.com/Attia Dwi Pinasti)

AYO BACA : Perbawaslu Ditetapkan, Bawaslu Jabar Ingin Pemilu Jurdil di 2019

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menegaskan kampanye tidak boleh dilakukan di lingkungan pendidikan maupun rumah ibadah. Pasalnya tindakan tersebut tergolong ke dalam pelanggaran pemilu.

Penjelasan tersebut dikeluarkan Bawaslu Jabar guna menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyatakan, kampanye di sekolah tak dipermasalahkan lantaran siswa sudah memiliki hak pilih.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahla mengatakan hal sebaliknya. Lebih lanjut, mantan Peneliti atau aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu ambil sikap terkait polemik prizinan kampanye di sarana pendidikan maupun rumah ibadah ini.

"Bagi kami sarana pendidikan dan tempat ibadah sesuai mandat UU pasal 280 adalah tempat yang dilarang sebagai area kampanye. Oleh karena itu masyarakat harus taat aturan tersebut," tandasnya, Kamis (11/10/2018).

Larangan ini muncul bukan tanpa alasan. Merujuk Undang-Undang tentang Pemilu, Pasal 280, dijelaskan bahwa pelaksanaan kampanye dilarang dilakukan di tempat pendidikan.

Dalam UU Pemilu, lembaga pendidikan termasuk wilayah yang dilarang untuk arena kampanye capres-cawapres. Adapun yang dimaksud tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Berikut bunyi Pasal 280 UU Pemilu: (1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI.

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain;

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

e. Mengganggu ketertiban umum;

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutana

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

AYO BACA : Bawaslu Akui Pelanggaran APK Masih Marak Terjadi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar