Yamaha Aerox

Indonesia-Malaysia Teken Kesepakatan Perbatasan

  Rabu, 10 Oktober 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Ketua Delegasi Indonesia yang sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo (tengah) dalam konperensi pers Persidangan JIM ke-42, di eL Royale Hotel, Kota Bandung, Rabu (10/10/2018). (Eneng Reni Nuraisyah Jamil/Ayobandung.com)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Dalam Negeri bersama Tim Delegasi Malaysia menyelenggarakan acara Signing The 42nd Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committe on Demarcation and Survey of International Between Indonesia and Malaysia. Persidangan JIM ke-42 ini telah dibuka secara resmi oleh Ketua Delegasi Indonesia yang sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo bersama Ketua Delegasi Malaysia, Datuk Tan Yew Chong.

Ketua Delegasi Indonesia, Hadi Prabowo menyampaikan Indonesia pada kesempatan tersebut mendapat kepercayaan menjadi pimpinan Persidangan JIM ke-42 atas persetujuan Ketua Delegasi Malaysia. Pertemuan ini pun berlangsung dengan semangat persaudaraan, suasana bersahabat, komunikatif, dan tanpa ada hambatan.

"Kami duduk bersama dan berupaya saling menguntungkan kedua negara. Hingga sepakat sektor timur untuk dua Outstanding Boundary Problem (OBP) telah dapat terselesaikan. OBP ini yaitu sungai Simantipal dan OBP C 500 C 600," papar Hadi usai rapat akhir, di eL Royale Hotel Bandung, Rabu (10/10/2018).

Sebelumnya persidangan JIM ke-42 ini menjadwalkan sembilan agenda. Di antaranya terdapat tiga agenda prioritas yang menjadi capaian kinerja kedua pemerintahan dalam proses penegasan batas dan survei bersama. 

Secara rinci, ketiga agenda tersebut membahas laporan kegiatan bersama Survei tahun 2016-2018, perkembangan Penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP), dan penandatangan MoU ke-21 pada tiga segmen area prioritas di Sabah (Kalimantan Utara) dan Sarawak (Kalimantan Barat).

Usai pembahasan tiga agenda prioritas tersebut, kedua negara telah bersepakat bahwa dua segmen yaitu OBP Simantipal dan OBP C 500 C 600 secara prinsip sudah tidak bermasalah. OBP ini pun dapat dilanjutkan oleh tim Teknik untuk mempersiapkan dokumen sampai dengan tahap MoU. 

Bakhkan dengan penyelesaian segmen OBP di sektor Timur ini, Hadi menjelaskan, kedua negara telah sepakat melakukan pengesahan terhadap dokumen OBP yaitu Resolusi, Rencana Aksi, dan SOP. 

AYO BACA : Kemendagri Minta Pemda Sisihkan APBD untuk Bantu NTB, Ini Respons Ridwan Kamil

"Malaysia sudah memahami bahwa mereka sudah tidak jadi OBP. Hari ini MoU sudah ditandatangani. Dan dua OBP itu dinyatakan selesai," sambungnya.

Sementara itu, Hadi mengaku amat mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Ia pun berharap ke depan kegiatan survei bersama dan dapat lebih diintensifkan agar optimal hasilnya. 

"Tentunya kita harapkan penyelesaikan juga ada di sektor barat. Karena sektor timur telah selesai disepakati termasuk peta sesuai kesepakatan dua negara. Makanya Target semua OBP antara Indonesia-Malaysia bisa tercapai di 2020," katanya.

Selain itu, Hadi menyebut MoU ini adalah proses akhir dari penegasan batas kedua negara yang ditandai dengan penukaran MoU oleh kedua negara Rabu, 10 Oktober 2018. Keberhasilan ini kata dia dicapai dengan asas kepercayaan dan persahabatan kedua negara.

"Dari adanya MoU ini manfaatnya buat masyarakat jadi adanya kepastian hukum. Dengan ini jelas, OBP ini sudah milik Indonesia secara penuh sehingga bisa digunakan aturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia," sambungnya.

Di sisi lain, kedua negara pun telah menyepakati hasil-hasil persidangan yang ditandatangani pada Persidangan JIM ke-42 oleh kedua Ketua Delegasi. Bahkan disaksikan seluruh anggota delegasi Malaysia dan delegasi Indonesia. 

Selanjutnya, JMI ke-43 akan diselenggarakan di Malaysia pada tahun 2019. Untuk kota penyelenggaraan pihak Malaysia, kata Hadi, akan mengkomunikasikan hal tesebut dengan Sekretariat JIM Indonesia.

"Target lima OPB di Sektor timur percepatannya pada 2020. Tapi kita akan upaya lebih cepat lebih baik. Karena kendala selama ini garis batas. Kami masing-masing (Indonesia - Malaysia) punya keyakinan. Makanya dicari sisi normatifnya, baik dalam studi historis maupun pengukuran di lapangan," ujar Hadi.

AYO BACA : Pemkot Bandung Kejar Prestasi LPPD Terbaik di 2018

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar