Yamaha Lexi

Rupiah Melemah, Mendag: Keran Import Tidak Bisa Ditutup

  Jumat, 14 September 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Eneng Rina)

SETIABUDI, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku tidak akan menutup keran impor. Termasuk di antaranya untuk produk pangan seperti beras atau lainnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya tak mau gegabah menutup keran impor pangan. Ia beralasan, hal ini penting untuk mengurangi inflasi karena kenaikan harga produk pangan akibat terjadinya kelangkaan stok di pasar.

"Kalau berdasarkan ketentuan yang sudah diperjanjikan, keran impor itu tidak bisa ditutup. Tetapi saat ini kami kendalikan," ungkap Enggar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (14/9/2018).

Enggar menjelaskan, impor pangan berpengaruh besar terhadap barang dan jasa yang memicu inflasi. Sedangkan saat ini impor pangan tidak begitu besar dibandingkan total impor Indonesia.

"Makanya dampak pelemahan rupiah ini kita kendalikan import dan mendorong eksport," sambungnya.

Enggar menambahkan, pemerintah sedang berusaha mengimbangi agar swasembada pangan atau penggunaan produk dalam negeri dapat terwujud. Sehingga tidak terjadi inflasi akibat bahan pangan yang langka di pasar.

Kemendag terus menjalin kemitraan yang baik dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian atu pihak terkait untuk swasembada pangan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan serta untuk melakukan pengendalian impor.

"Kebijakan impor ini juga bekerja sama dengan kementerian lain yaitu dikenakan PPh Pasal 22. Kemudian kami juga giat untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan ekspor. Jadi ekspor didorong terus," ujarnya.

Sekadar informasi, perubahan tarif PPh Pasal 22 tentang Impor atas Sejumlah Item Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 110/PMK.010/2018.

Perubahan ini mulai berlaku pada Kamis (13/9) pukul 00.01 WIB. Kenaikan tarif PPh Pasal 22 Impor ini pun merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai langkah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan serta untuk melakukan pengendalian impor.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar