Yamaha NMax

Perjalanan Mediasi Fisioterapi Hanya Temui Jalan Buntu

  Kamis, 02 Agustus 2018   Fathia Uqimul Haq
Ilustrasi fisioterapi.

JALAN CITARUM, AYOBANDUNG.COM—Ketika BPJS Kesehatan menerbitkan peraturan yang mengharuskan pasien fisioterapi  menjalani tindakan dari dokter rehabilitasi medik terlebih dahulu, Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI berupaya menemui Menteri Kesehatan yang kala itu dijabat oleh Nafsiah Mboi.

Pencarian yang dimulai pada 2014 diikuti oleh perwakian BPJS dan semua pihak yang terkait. Saat itu, Nafsiah mengatakan peraturan tersebut tidak adil dan perlu diganti. Menteri kesehatan menunjukkan respons positif.

Namun hal tersebut tidak memperoleh respons memuaskan dari BPJS. Perwakilan IFI pun mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik yang salah satunya menaungi BPJS Kesehatan.

Atas upaya tersebut, Dirjen Pelayanan Medik mengeluarkan surat supaya BPJS mengubah peraturan itu. Lagi –lagi, pihak BPJS tidak mengindahkannya, justru menyebutkan peraturan itu tidak mengatur fisioterapi, melainkan rehabilitasi medik.

Tak menyerah, IFI menyampaikan keluhan kepada Dirjen Pelayanan Medik. Dirjen  pertama sudah pensiun, IFI  mengirim surat yang baru.

“Pascaditerbitkannya surat edaran dari Dirjen Pelayanan Medik, pihak BPJS masih juga tidak menanggapi,” kata Ketua IFI Bandung Rosy Armelia kepada ayobandung.com, Rabu (1/8/2018).

Belum menemukan titik terang itikad BPJS, Rabu (25/7/2018) lalu, BPJS Kesehatan kembali menerbitkan peraturan yang kontroversial. Peraturan ini menyebutkan pembatasan layanan terhadap tiga tindakan medis, termasuk fisioterapi.

AYO BACA : IFI Minta Fisioterapi Tidak Layani Sementara Pasien BPJS

Menurut peraturan baru, BPJS hanya dapat menanggung dua kali tindakan fisioterapi dalam sepekan. Jika pasien direkomendasikan untuk mendapat tindakan lebih dari dua kali dalam sepekan, maka pasien harus membayar kelebihannya dengan biaya pribadi.

Munculnya peraturan baru ini kembali mendorong IFI untuk melakukan audiensi bersama pihak BPJS. Alur perawatan yang berbelit-belit dinilai merugikan pasien dan menghambat proses penyembuhan pasien yang semestinya dapat dipangkas menjadi lebih singkat dan praktis.

Sejak 2015, fisioterapi dalam BPJS itu digabungkan dalam rehabilitasi medik. Padahal keduanya ranah yang berbeda. Hingga 2017, pasien yang ingin mendapatkan  pelayanan fisioterapi masih bisa melalui rujukan dokter umum maupun spesialis mana pun.

“Alur yang berbelit ini dimulai setelah Oktober 2017. Untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi harus melalui spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Padahal sesuai dengan PMK 65, Tahun 2015, untuk mendapatkan fisioterapis tidak haurs melalui dokter spesialis kedokteran fisik, tapi bisa melalui dokter spesialis mana pun,” kata Rosy.

Terakhir, IFI berkumpul di Jakarta untuk meminta audiensi dan memberikan rumusan yang prosesnya tidak efektif. Fisioterapi tidak bisa memberikan layanan terbaik, karena tidak adanya hak memeriksa.

Tentu,  BPJS harus melakukan pengujian kembali terhadap peraturan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apalagi jika harus memangkas hak pasien dalam memperoleh perawatan yang optimal.

Alur yang tidak jelas ini menyebabkan inefisiensi. IFI meminta BPJS untuk mengevaluasi penilaian kemanfaatan.

“Mohon dinilai pasien itu mendapatkan manfaat apa dari fisioterapi dan manfaat apa yang didapat dari dokter rehabilitasi medik. Kalau hal ini sudah dilakukan, baru terbuka di mana letak permasalahannya,” jelasnya.

AYO BACA : Jeritan Fisioterapi di Bandung Akibat Pembatasan Layanan Oleh BPJS

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar