Yamaha NMax

IFI Minta Fisioterapi Tidak Layani Sementara Pasien BPJS

  Kamis, 02 Agustus 2018   Fathia Uqim
Logo Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI)

CITARUM, AYOBANDUNG.COM—Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI menginstruksikan tidak memberikan pelayanan fisioterapi bagi pasien dengan jaminan BPJS hingga adanya kejelasan pelayanan.

Hal itu termaktub pada surat edaran 25 Juli 2018, atas dasar aksi IFI untuk merespons Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan.

Sejak 2015, fisioterapi dalam BPJS itu digabungkan dalam rehabilitasi medik. Padahal, keduanya ranah yang berbeda.

Pada 2015-2017 untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi masih bisa melalui rujukan dokter umum maupun dokter spesialis mana pun. Namun, setelah Oktober 2017, untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi harus melalui dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 65 Tahun 2015, untuk mendapatkan fisioterapi tidak harus melalui dokter spesialis kedokteran fisik, tapi melalui dokter spesialis mana pun.

Sekretaris IFI Bandung Wisnu Prasetyoadhi mengatakan surat edaran dari PP IFI untuk menanggapi peraturan BPJS Kesehatan agar manajemen rumah sakit yang menaungi para fisioterapi dapat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi antara BPJS dan profesi fisioterapi.

“Bukan mogok tapi tidak melayani pasien BPJS karena ada peraturan seperti itu,” kata Wisnu, kepada ayobandung.com, Rabu (1/8/2018).

Saat ini, sebanyak 60% rumah sakit  sedang proses menolak layanan fisioterapi bagi pasien BPJS. Meskipun belum sampai pada tahap rumah sakit membuat edaran penolakan terhadap pasien BPJS, IFI Bandung mengimbau agar edaraan ditaati pimpinan rumah sakit.

“Dilemanya takut teman-teman di lapangan dibenturkan dengan manajemen rumah sakit meskipun kami dalam trek yang benar,” katanya.

IFI Bandung mengimbau agar setiap fisioterapi dapat maju ke direktur masing-masing sambil dibicarakan baik-baik. Dalam hal ini ditekankan apa aturan yang dikeluarkan BPJS itu salah.

Dia menjelaskan risiko akan selalu ada bagi para fisioterapi yang bernaung pada rumah sakit. Mulai dari ancaman PHK, pemecatan, dan lainnya. “Kami mengajukan hal yang benar,” tegas Wisnu.

Kendati demikian, intruksi PP IFI menetapkan untuk memberikan pelayan fisioterapi terbaik sesuai standar profesi dan standar pelayanan bagi pasien tanpa jaminan BPJS.

AYO BACA : Jeritan Fisioterapi di Bandung Akibat Pembatasan Layanan Oleh BPJS

“Atas imbauan PP IFI dan inisiatif para anggota IFI di Indonesia,  beberapa klinik, khususnya di Bandung mulai memberikan pelayanan gratis kepada pasien BPJS yang ditolak rumah sakit ,” terangnya.anya kejelasan pelayanan.

Hal itu termaktub pada surat edaran 25 Juli 2018, atas dasar aksi IFI untuk merespons Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan.

Sejak 2015, fisioterapi dalam BPJS itu digabungkan dalam rehabilitasi medik. Padahal, keduanya ranah yang berbeda.

Pada 2015-2017 untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi masih bisa melalui rujukan dokter umum maupun dokter spesialis mana pun. Namun, setelah Oktober 2017, untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi harus melalui dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 65 Tahun 2015, untuk mendapatkan fisioterapi tidak harus melalui dokter spesialis kedokteran fisik, tapi melalui dokter spesialis mana pun.

Sekretaris IFI Bandung Wisnu Prasetyoadhi mengatakan surat edaran dari PP IFI untuk menanggapi peraturan BPJS Kesehatan agar manajemen rumah sakit yang menaungi para fisioterapi dapat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi antara BPJS dan profesi fisioterapi.

“Bukan mogok tapi tidak melayani pasien BPJS karena ada peraturan seperti itu,” kata Wisnu, kepada ayobandung.com, Rabu (1/8/2018).

Saat ini, sebanyak 60% rumah sakit  sedang proses menolak layanan fisioterapi bagi pasien BPJS. Meskipun belum sampai pada tahap rumah sakit membuat edaran penolakan terhadap pasien BPJS, IFI Bandung mengimbau agar edaraan ditaati pimpinan rumah sakit.

“Dilemanya takut teman-teman di lapangan dibenturkan dengan manajemen rumah sakit meskipun kami dalam trek yang benar,” katanya.

IFI Bandung mengimbau agar setiap fisioterapi dapat maju ke direktur masing-masing sambil dibicarakan baik-baik. Dalam hal ini ditekankan apa aturan yang dikeluarkan BPJS itu salah.

Dia menjelaskan risiko akan selalu ada bagi para fisioterapi yang bernaung pada rumah sakit. Mulai dari ancaman PHK, pemecatan, dan lainnya. “Kami mengajukan hal yang benar,” tegas Wisnu.

Kendati demikian, intruksi PP IFI menetapkan untuk memberikan pelayan fisioterapi terbaik sesuai standar profesi dan standar pelayanan bagi pasien tanpa jaminan BPJS.

“Atas imbauan PP IFI dan inisiatif para anggota IFI di Indonesia,  beberapa klinik, khususnya di Bandung mulai memberikan pelayanan gratis kepada pasien BPJS yang ditolak rumah sakit ,” terangnya.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar