Yamaha NMax

Jeritan Fisioterapi di Bandung Akibat Pembatasan Layanan Oleh BPJS

  Kamis, 02 Agustus 2018   Fathia Uqim
Logo Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI)

CITARUM, AYOBANDUNG.COM—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan peraturan baru yang menuai kontroversi. Peraturan baru ini mencakup tiga layanan kesehatan, salah satu di antaranya meliputi tindakan fisioterapi.

Aturan tersebut dikeluarkan, Rabu (25/7/2018). Sementara BPJS Kesehatan hanya bisa menanggung tindakan fisioterapi sebanyak dua kali dalam sepekan. Padahal, setiap pasien fisioterapi memiliki kebutuhan tindakan yang berbeda, sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing.

Ini bukan lagi masalah anyar yang dirasakan para fisioterapi. Sejak 2014, BPJS telah menghilangkan layanan fisioterapi dengan rehabilitasi medik. Dengan begitu, pasien yang dirujuk oleh dokter spesialis untuk menerima tindakan fisioterapi diharuskan melewati dokter rehabilitasi medik terlebih dahulu. Jelas, rehabilitasi medik dan fisioterapi adalah ranah yang sangat berbeda.

Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Bandung Rosy Armelia mengatakan BPJS memahami dokter rehabilitasi medis adalah atasan dari fisioterapi. “Pandangan yang salah ini terus berlanjut sampai saat ini,” kata Rosy kepada ayobandung.com di salah satu tempat di Jalan Citarum Bandung, Rabu (1/8/2018).

Sejak diterbitkan keputusan pada 2014, IFI Pusat sudah melakukan klarifikasi dan mediasi kepada BPJS Kesehatan. Namun, kenyataan pahit itu harus ditelan lambat-lambat.

Rosy bercerita, pada 2014 IFI bertemu dengan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi. Pertemuan yang melibatkan beberapa orang terkait, tentu dengan perwakilan BPJS, telah membuat menteri berkata peraturan itu tidak fair dan harus diganti. “Ya sampai sekarang tetap tidak menggubris,” katanya.

Namun, para fisioterapi tetap bersabar dan melayani para pasien BPJS yang datang. Meskipun fakta di lapangan, kata Rosy, beberapa kali ditemukan ketidaksesuaian asesmen dari rehabilitasi medik saat diberikan kepada layanan fisioterapi. “Kami asesmen ulang dari awal pasiennya,” ujarnya.

Fisioterapi layaknya dipandang sebelah mata, bahkan tidak ada. Akibatnya, banyak fisioterapi yang tidak pernah mendapatkan hasil kerja kerasnya akibat peraturan tersebut.

Alur layanan kesehatan yang berbelit-belit inilah yang kemudian menyebabkan pemborosan dan pengeluaran membengkak di tubuh BPJS Kesehatan. Angka pengeluarannya bahkan mencapai triliunan rupiah.

Namun, alih-alih melakukan reformasi alur layanan, BPJS justru memangkas jumlah layanan yang diterima pasien.

“Pendekatan yang keliru kemudian dibuat prosedur yang panjang, sehingga terjadilah pemborosan. Karena terjadi pemborosan, maka BPJS merasa pembayaran di rehabilitasi medik  yang dianggap sama dengan fisioterapi itu menjadi membengkak. Selama tiga tahun, angka pengeluarannya mencapai triliunan untuk seluruh Indonesia,” terangnya.

Karena nilainya dianggap besar dan menyebabkan defisit, BPJS memutuskan untuk mengurangi layanan. Namun, pihak BPJS tidak mau memotong prosedurnya, malah mengurangi hak masyarakat dengan membatasi kunjungan.

Para fisioterapi seluruh Indonesia geram. Prosedur yang menimbulkan biaya tinggi itulah yang dipotong, bukan memangkas hak masyarakat dalam mendapatkan layanan. Solusi ini sempat ditawarkan IFI lewat mediasi di hadapan Direktur BPJS, namun tidak diterima dan tetap kukuh melaksanakan aturan sesuai persepsi BPJS.

Layaknya memotong dosis obat, BPJS memperlambat proses penyembuhan pasien terhambat dan bertambah lama.

BPJS Membantah

BPJS Kesehatan tetap memberikan penjaminan pelayanan kesehatan untuk katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat. Terbitnya (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, lebih tepatnya dimaksudkan untuk memperjelas tata cara agar tiga manfaat pelayanan medis di atas lebih tepat pemanfaatannya.

“BPJS Kesehatan tetap menjamin pelayanan katarak, rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, dan bayi baru lahir sehat. Perdirjampelkes memperjelas tata cara penjaminan agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien,” ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief seperti disitat dari situs resmi BPJS Kesehatan.

Budi menambahkan, sesuai dengan tugas negara sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka BPJS Kesehatan wajib mengatur kejelasan dan ketepatan pelayanan sehingga tidak terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan. 

“Bila tidak melaksanakan tugasnya, berarti BPJS Kesehatan melakukan pembiaran terhadap ketidakefisienan. Selain itu, tak benar ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan juga memperhatikan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini,” jelas Budi.

Terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5. 

“BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2, 3, dan 5 akan ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Budi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar