Yamaha Lexi

Pensiunan yang Tempati Lahan PT KAI Megadu ke DPD RI

  Sabtu, 21 Juli 2018   A. Dadan Muhanda
DPD RI saat audiensi dengan warga Bandung, Jumat (20/7)

 

TAMANSARI, AYOBANDUNG.COM— Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menampung aspirasi dari masyarakat warga Bandung yang masih menempati lahan sengketa di jalur kereta api selama puluhan tahun.

Aspirasi tersebut ditampung oleh Ketua BAP Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Gafar dan Anggota DPD RI asal Jabar Ayi Hambali. Audiensi disampaikan oleh ratusan orang pensiunan pegawai Departemen Perhubungan/PJKA (kini PT KAI) yang sudah tinggal di lahan tersebut puluhan tahun, tapi ada yang diusir karena lahan tersebut di klaim milik negara dalam hal ini PT KAI. 

"Masyarakat ini sudah menempati lahan dan rumah sejak jadi pegawai. Kini rumah itu sudah ada yang dibangun kokoh dan ditempati selama puluhan tahun. Namun memang status kepemilikannya belum jelas," ujar Abdul Gafar kepada wartawan, Jumat (20/7).

Abdul Gafar mengatakan setelah menampung keluhan dan aspirasi, DPD RI akan mengecek status tanah yang ditempati tersebut. DPD juga akan meminta penjelasan mengenai peralihan status dari Perum Jawatan Kereta Api (PJKA) ke PT KAI. Sebab, semua penghuni rumah di lahan PT KAI saat ini merupakan eks pegawai PJKA yang dulu merupakan pegawai negara atau pegawai negeri sipil ada di bawah naungan Departemen Perhubungan.

Usai menampung aspirasi dan mengidentifikasi masalah, DPD RI akan menggelar pertemuan dengan semua pihak terkait untuk melihat status tanahnya. Bahkan, rencananya DPD RI akan Mengundang menteri agraria dan pejabat yang ditunjuk. "Pada 25 Juli ini, ada pertemuan dengan agraria. Kita lihat status haknya," katanya. 

Sambil menunggu kejelasan, Dia berharap masyarakat agar tak menanggapi kasus ini dengan emosional. DPD RI akan berupaya agar tak ada yang dirugikan

Anggota BAP DPD RI Perwakilan Jabar Ayi Hambali menambahkan, pihaknya ingin memperjelas dahulu status hukum lahan tersebut. Objek tanah yang menjadi sengketa, harus diperjelas dahulu kepemilikannya jadi harus bertemu dengan menteri BPN.  

"Baru nanti kami lihat kewenangan PT KAI. Lalu, di clear kan antara PT KAI dan rakyat. DPD sendiri, memiliki kewenangan membuat rekomendasi dan menyampaikan ke struktur lebih tinggi masalah ini ke presiden," katanya.

Sementara Perwakilan Warga yang Tinggal di Lahan Milik Negara, warga Jatayu Kota Bandung, Arman Renaldi, mengatakan, datang ke Kantor DPD Jabar untuk menyampailan keluhan karena selama ini terintimidasi tinggal di lahan negara. 

"Kami hanya ingin kepastian hukum. Selama ini di usir di lahan yang kami tempati puluhan tahun tanpa ada kepastian yg benar. Kalau mau mengusir kami buktikan dulu kalau itu memang lahan PT KAI," katanya.

Arman mengklaim, di wilayah Bandung ini ada 1.600 orang yang tinggal di lahan sengketa yang di klaim milik PT KAI. Di antaranya di Jalan Bima, Jalan Kiaracondong, Jalan Garuda, Jalan Rajawali, Jalan Natuna, Jalan Jawa dan lain-lain.

"Di beberapa daerah ada yang harus mengosongkan rumah yang kami tempati puluhan tahun tanpa ada hukum yang jelas. Kami hanya ingin kepastian," katanya. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar