Yamaha Aerox

Solusi Disdik Kota Bandung untuk Menjawab Kisruh PPDB

  Rabu, 11 Juli 2018   Asri Wuni Wulandari
Ilustrasi -- Sejumlah warga saat melakukan aksi unjuk rasa memprotes pelaksanaan PPDB tingkat Kota Bandung di Gedung Sate, Bandung. (Irfan Alfaritsi/ayobandung)

BUAH BATU, AYOBANDUNG.COM—Dinas Pendidikan Kota Bandung menampung setiap pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Warga yang ingin melapor dipersilakan untuk mendatangi beberapa kanal penyaluran melalui Sub PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap sekolah, maupun ke Kantor Disdik Kota Bandung.

“Kami menampung setiap aspirasi dari masyarakat. Di sekolah ada sub PPID Pembantu. Kalau di sekolah tidak bisa selesai dalam 2 x 24 jam, maka bisa langsung menyampaikan pengaduan ke Disdik. Sampai sekarang kami masih membuka pengaduan,” ujar Sekretaris Disdik Kota Bandung, Mia Rumiasari saat ditemui di SMP Negeri 13, Jalan Mutiara, Turangga, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018).

Pengumuman PPDB tingkat Kota Bandung berujung kisruh. Sejumlah orangtua mendatangi kantor Disdik untuk melayangkan sejumlah protes dan pengaduan.

Namun, protes pelaksanaan PPDB bukan terjadi untuk pertama kalinya. Menurut Mia, hampir setiap tahun masalah pelaksanaan PPDB akan muncul lantaran kebijakan tak bisa mengakomodir semua pihak. Tahun lalu permasalahan lebih berfokus pada kategori rawan melanjutkan pendidikan (RMP), kini masalah terjadi pada sistem zonasi yang telah ditetapkan.

“Terpenting bagaimana menyikapi permasalahan itu. Karena biasanya yang bermasalah itu yang tidak diterima di sekolah negeri. Hanya beda kecenderungan masalahnya saja,” kata Mia.

Disdik Kota Bandung menampung aspirasi dari masyarakat untuk menambah kuota di SMP negeri. Namun, hal tersebut juga harus mempertimbangkan berbagai aspek.

“Kami pun harus mempertimbangkan untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan. Kami tidak bisa mengabaikan hal tersebut,” sebut Mia.

Solusi Terbaik

Disdik Kota Bandung telah memberikan berbagai alternatif solusi untuk menjawab setiap persoalan yang muncul mengenai PPDB di Kota Bandung. Salah satunya dengan menyalurkan calon peserta didik kategori RMP yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah swasta. 

“Ada kewajiban Disdik untuk menyalurkan siswa RMP ke sekolah swasta sehingga tidak ada lagi anak di Kota Bandung yang tidak bersekolah” kata Mia.

Selain itu, Disdik Kota Bandung juga membuka lima sekolah satu atap di titik rawan padat penduduk yang terintegrasi antara SD dengan SMP. Artinya, siswa SMP bersekolah di bangunan SD. Kelima sekolah itu di antaranya SD Cihaurgeulis, SD Cicabe, SD Ciburuy, SD Kebon Gedang, dan SD Cimuncang. 

Dalam membuka sekolah rintisan satu atap ini, Disdik melihat beberapa faktor. Di antaranya faktor kepadatan penduduk dan kecukupan ketersediaan sarana pendukung di lima sekolah tersebut. Tenaga pendidik nantinya akan memberdayakan dari sekolah penyangga untuk sementara waktu.

“Sejauh ini hanya dibatasi dua rombel (rombongan belajar/kelas) per sekolah dengan satu rombelnya maksimal 32 orang peserta didik. Bagi warga yang mau mengakses sekolah satu atap tersebut silakan menghubungi sekolah penyangga, atau langsung datang ke lokasi SD seperti disebutkan,” tutur Mia.

Disdik Kota Bandung juga menawarkan solusi lain dengan pendampingan calon peserta didik untuk disalurkan ke sekolah swasta. Pendampingan dilakukan kalau alasan sekolah swasta tersebut sudah tutup, bantuan tersebut diberikan agar semua anak di Kota Bandung bisa bersekolah. 

Dalam jangka panjang, Mia menambahkan, Disdik Kota Bandung sedang memikirkan untuk menempatkan minimal satu SMP negeri di masing-masing kecamatan. 

“Wilayah yang belum ada SMP Negeri itu Kecamatan Cinambo. Sebenarnya lahannya sudah ada, akan tetapi akses jalan masuk belum ada. Mudah-mudahan kalau tahun ini sudah bisa dibebaskan, tahun depan bisa mulai dibangun. Kami terus berkoordinasi dengan DPKP3 untuk penyediaan akses jalan masuk tersebut,” pungkas Mia.

   Berbagi Artikel

   Komentar

Komentar