Yamaha Lexi

PPDB Kacau Balau Gegara Tidak Meratanya Infrastruktur Pendidikan

  Rabu, 11 Juli 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Ilustrasi -- Warga saat memprotes pelaksanaan PPDB 2018 di Gedung Sate, Bandung, beberapa waktu lalu. (Irfan Alfaritsi/ayobandung)

BUAH BATU, AYOBANDUNG.COM—Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang kudu dibenahi. Satu di antaranya adalah permasalahan zonasi dan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Gagan Hermawan mengatakan, semangat PPDB seharusnya bisa menyamaratakan fasilitas pendidikan, termasuk semangat aturan zonasi PPDB dan permasalahan pengadaan infrastrukturnya.

Namun, sayangnya hingga kini realisasi pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Kembang masih belum merata lantaran masih adanya beberapa kecamatan yang tak memiliki saranan pendidikan berkelanjutan.

"Karena di Kota Bandung itu masih ada beberapa kecamatan yang belum mempunyai sekolah, baik di jenjang SMP, SMA, maupun SMK. Dan, sebetulnya di setiap kecamatan itu minimal ada satu sekolah SMP, SMA, maupun SMK negeri," ungkap Gagan saat dihubungi ayobandung.com, Rabu (11/7/2018).

Permasalahan ini, kata Gagan, jadi pekerjaan rumah bersama, khususnya jajaran legislatif untuk menuntaskan pembangunan fasilitas pendidikan berkelanjutan. Hal ini guna mengoptimalkan aturan zonasi.

AYO BACA : Orang Tua Siswa Unjuk Rasa Komentari PPDB

"Ke depannya, kalau ini bisa dipercepat pembangunan sekolah (tiap kecamatan), permasalahan PPDB dapat dipecahkan," ujar Gagan.

Evaluasi 2017

Selain kendala infrastruktur yang belum merata, sosialisasi terkait PPDB Kota Bandung dinilai belum maksimal. Gagan menyarankan agar waktu pendaftaran dan pengumuman hasil PPDB harus betul-betul tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Ini dikatakan Gagan berdasarkan evaluasi tahun 2017 lalu.

"Kalau menurut saya masih sama, belum ada perubahan, karena saya mengamati jumlah fasilitas sekolah di Kota Bandung masih sama, enggak ada penambahan. Makanya permasalahan itu masih tetap ada," kata Gagan.

Penuntasan masalah ini harus jadi perhatian semua lini, termasuk di antaranya sinergitas antara pemerintah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif. Pada tahun 2017 lalu, DPRD Kota Bandung sendiri telah menganggarkan dana sekitar Rp600 miliar untuk pembelian aset lahan sarana pendidikan.

"Tapi di lapangannya kita sampai sulit membeli lahan, ada apa? Padahal anggaran kurang lebih telah disediakan untuk pengadaan fasilitas pendidikan. Faktanya untuk pengadaan sekolah baru dari tahun kemarin sampai tahun ini tidak ada," tandas Gagan.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar