Yamaha Mio S

Diduga Terlibat Terorisme, 18.500 Pegawai Negeri Turki Dipecat

  Senin, 09 Juli 2018   Hengky Sulaksono
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. (Reuters)

BUAH BATU, AYOBANDUNG.COM—Sekitar 18.500 pegawai negeri Turki dipecat lantaran dugaan keterlibatan dengan organisasi teroris. Melansir Al Jazeera, Senin (9/7/2018), langkah yang terbulang berani itu diterbitkan secara resmi oleh pemerintah.

Harian resmi pemerintah, The Official Gazette mengatakan pada hari Minggu (8/7/2018) bahwa 18.632 orang telah dipecat sebagai bagian dari tindakan keras setelah kudeta militer yang gagal dua tahun lalu. Mereka yang dipecat termasuk di antaranya 8.998 polisi, 3.077 tentara, 1.949 personel angkatan udara, dan 1.126 dari angkatan laut.

Sekitar 1.052 pegawai negeri dan 199 akademisi juga termasuk di antara yang diberhentikan, dan setidaknya tiga surat kabar, saluran televisi dan 12 asosiasi ditutup paksa pemerintah. Keputusan itu juga membuat status 148 pegawai yang sempat diberhentikan, kembali dipulihkan.

Media Turki menyebut, keputusan ini sebagai yang terakhir sekaligus menunjukkan indikasi jika keadaan darurat bisa berakhir sedini Senin ini. Turki telah berada dalam keadaan darurat sejak Juli 2016 menyusul upaya kudeta yang berusaha menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam rentang waktu tersebut, keadaan darurat telah diperbarui selama tujuh kali dan secara resmi akan berakhir pada 19 Juli.

Selama kampanye pemilihannya, seperti dikutip The Financial Times, Erdogan berjanji untuk mengakhiri keadaan darurat yang diberlakukan setelah percobaan kup militer yang gagal dua tahun lalu. Sejak saat itu, sedikitnya 160.000 pegawai negeri telah dipecat dan lebih dari 50.000 orang telah dipenjarakan.

Erdogan telah berkali-kali melakukan pembelaan atas tindakan pembersihan dan penangkapan massal yang menurutnya diperlukan untuk membasmi pendukung diam-diam ulama sekaligus lawan politiknya paling keras, Fethullah Gulen, yang menyalahkan kudeta ceroboh ini. Gulen sendiri, yang tinggal sebagai eksil di Pennsylvania, menolak keterlibatan dalam kudata tersebut.

  Tag Terkait

   Berbagi Artikel

   Komentar

Komentar