Yamaha Mio S

Eks Koruptor Nyaleg, KPU Kota Bandung Tunggu Kebijakan Pusat

  Jumat, 06 Juli 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Ilustrasi.

SOEKARNO HATTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Rifqi Alimubarok mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan dari KPU RI, terkait polemik keikutsertaan mantan narapidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di bawah hukuman lima tahun dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

"Kita masih menyesuaikan saja dengan kebijakan dari KPU Pusat akan seperti apa. Ini kan masih perdebatan untuk kebijakan mantan Napi Koruptor. Tapi kita tetap masih mencantumkan dalam persyaratan. Tinggal nanti pada proses verifikasi administrasi saja yang akan diseleksi," ujarnya, Jumat (6/7/2018). 

Menurutnya untuk persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencalegan, tidak ada perbedaan seperti pencalonan kepala daerah lainnya, seperti halnya jabatan terakhir, usia dan beragam dokumen penyerta lainnya. Adapun untuk batas waktu akhir pendaftaran calon legislatif (bacaleg) telah ditetapkan, yakni pada 17 Juli 2018.

"Persyaratannya hampir sama, tidak banyak perbedaan. Tapi kalau untuk eks mantan koruptor hukuman di bawah lima tahun masih menunggu dari pusat. Tapi kasus seperti narkoba dan pelecehan anak sudah pasti dilarang," ucapnya.

Kendati demikian, diakuinya sampai saat ini walau sudah memasuki jadwal pendaftaran bacaleg, masyarakat yang ingin mendaftar belum menunjukan geliatnya. Hal ini dijelaskan Rifqi, lantaran kondisi seluruh partai politik masih mempersiapkan koordinasi, konsultasi, dan berkas administrasi terkait persyaratan pengusungan kadernya ke dalam ranah legislatif.

"Hingga saat ini kita belum menerima adanya informasi terkait kesiapan dan penyampaian berkas dari bakal calon legislatif maupun partai politik manapun," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menggodok kebijakan mengenai dilarang atau tidaknya mantan narapidana kasus korupsi untuk bisa ikut serta dalam pemilu legislatif (pileg) 2019. Pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg 2019 mendatang untuk pertama kalinya.
 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar