Yamaha NMax

Cemari Citarum Bisa Dikenai Pasal Korupsi

  Jumat, 06 Juli 2018   Dadi Haryadi
Ilustrasi. (Humas Pemprov Jabar)

CISANTI, AYOBANDUNG.COM--Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait penanganan pencemaran Sungai Citarum. Bagi mereka para pelaku pencemaran bisa terkena pasal tindak pidana korupsi.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengaku, pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda, terkait penerapan pasal korupsi. Hal ini diharapkan dapat lebih menimbulkan efek jera dan sanksi hukum lebih berat kepada para pelaku pencemaran di Citarum.

Untuk itu, pihaknya meminta para pengusaha yang ada di sekitar DAS Citarum agar menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limah (Ipal) dengan baik. Pasalnya, masih ada beberapa pabrik yang membuang limbah sembarangan.

"Kami berharap para pengusaha, khususnya pabrik-pabrik di sekitar Citarum untuk segera melakukan pengolahan limbah yang sesuai dengan aturan yang harus ditaati. Yang jelas harus ada penegakkan hukum bagi pabrik yang masih bandel," kata Iriawan saat meninjau hulu Sungai Citarum atau Kilometer 0 Citarum di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jumat (6/7/2018).

Dia menjelaskan para pelaku pencemaran lingkungan, termasuk di sekitar DAS Citarum bisa dimasukan kategori korupsi. Sehingga KPK bisa ikut terlibat dalam penegakkan hukum.

Menurutnya, tindakan tegas dan edukaai perlu diberikan demi merubah mindset industri di sekitar Citarum.

"Itu nanti domainnya KPK, kemarin sudah menyampaikan ada ranah ke sana, sehingga nanti akan ada efek jera," kata Iriawan.

Sejauh ini ada 126 pabrik yang telah diberikan peringatan pemerintah. Kini, para pelaku industri sedang dalam pembinaan.

Sementara itu, Plt. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nana Nasuha Juhri menilai sebelum penindakkan perlu ada kajian terlebih dahulu tingkat pelanggaran yang dilakukan para pelaku.

Limbah yang ada di sungai harus diambil samplenya untuk diteliti tingkat pencemarannya.

Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga terus memantau DAS Citarum. Para petugas akan segera melapor jika ada pencemaran agar langsung ditindaklanjuti.

"Ketika ada laporan pembuangan limbah dari industri ke sumber air, maka petugas kami akan langsung turun dan berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten/kota," jelas Nana yang juga Kepala Dinas PSDA Jawa Barat.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar