Yamaha NMax

PPDB Kembali Kisruh, Orang Tua Siswa Geruduk Kantor Disdik Jabar

  Kamis, 05 Juli 2018   Andres Fatubun
Sejumlah orangtua siswa kecewa dan mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jl. Dr. Radjiman Bandung, Kamis (5/7).

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM--PPDB 2018/2019 di Jawa Barat kembali bermasalah. Sistem RMP yang menjadi salah satu jalur penerimaan siswa baru dituding tidak transparan dan kredibel. Akibatnya sejumlah orang tua siswa kecewa dan mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jl. Dr. Radjiman Bandung, Kamis (5/7/2018).

Dana Julianto (54) Salah seorang perwakilan orang tua siswa dari  mengatakan, pihak sekolah selama selama ini tidak transparan dan tidak jelas dalam melaksanakan proses PPDB melalui jalur RMP. Seperti jalur SKTM atau KTM bagi masyarakat tidak mampu pada pelaksanaannya tetap saja siswa tidak diterima, dengan berbagai alasan salah satunya harus dilengkapi KIS atau KIP. 

"Namun, pada kenyataannya banyak juga siswa yang lengkap persyaratannya termasuk KIS atau KIP tetap tidak diterima, sekolah seperti main-main dan enggan memberikan penjelasan yang pasti," jelasnya.

Selain jalur SKTM, sistem zonasi juga tidak diterapkan dengan baik. Banyak siswa yang lokasinya berdekatan dengan sekolah justru tidak diterima. 

"Siswa yang lokasi tinggal dekat dengan sekolah tidak diterima, tapi yang jauh bisa diterima di sekolah tersebut, jadi zonasi itu apa standar dan patokannya," tanya Dana.

Orang tua siswa lainnya, Nelis (46), juga menyampaikan kekecewaan serupa. Menurutnya PPDB di Jawa Barat tidak ada kejelasan mengenai standar penerimaan siswa. 

"Terutama jalur RMP, banyak siswa yang tidak diterima, tapi yang tidak layak justru diterima." tambahnya.

Lili (56), salah satu perwakilan orang tua siswa yang diterima pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan, perwakilan orang tua siswa diterima Husein Kepala KCD Wil VII Dinas Pendidikan Jawa Barat. Hasil pertemuan tersebut menurut Lili menghasilkan tiga poin.

Pertama, siswa yang tidak diterima di SMA Negeri akan dibantu agar dapat diterima dengan rekomendasi yang diberikan pihak Dinas. 

Kedua, apabila kuota telah penuh maka siswa akan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta dan dibebaskan dari segala jenis biaya, dan ketiga bagi yang diterima melalui jalur SKTM akan di jamin bebas dari segala bentuk pembiayaan.

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah Tujuh, Husein R Hasan, mengatakan pihaknya siap menelusuri indikasi kecurangan tersebut. Selain itu, untuk memastikan para siswa tetap bersekolah, maka akan dianjurkan untuk mendaftar ke sekolah swasta.

"Kita inginkan semua anak bisa sekolah, tadi yang diminta mereka bagaimana mereka yang tidak bersekolah ini, disalurkan enggak? Kalau dari petunjuk teknis pasti disalurkan ke pihak swasta, agar tidak ada masalah terkait transportasi dan lain-lain," ucap Husein usai audiensi dengan massa aksi.

Selain iu, pihaknya juga menjamin meskipun daftar ke sekolah swasta, tapi jika menggunakan jalur KETM maka siswa tidak akan dibebankan biaya yang sama dengan jalur reguler. 

"Aturannya jelas kalau KETM mereka harus dibebaskan biaya negri atau swasta, jadi nanti kita tetap berikan informasi ke swasta tersebut bahwa mereka dari KETM dan pembiayaan sesuai KETM," tambahnya

Persoalan PPDB terutama terkait zonasi juga menjadi sorotan Ombusman mencatat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan PPDB 2018. Kelemahan dalam pendaftaran peserta didik baru ini terutama terkait dengan aturan zonasi dan praktik jual-beli kursi.

"Tahun lalu, harga satu kursi ada yang Rp60 juta di sebuah SMA (sekolah menengah atas) negeri," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Sri Haneda Lastoto, di Bandung beberapa waktu lalu.

Menurut dia investigasi laporan kasus jual-beli kursi di sebuah SMA negeri di Bandung beberapa waktu lalu gagal mendapatkan target.

"Kekosongan kursi disalahgunakan, pihak sekolah tidak menginformasikan kursi kosong itu," ujarnya. Sri Haneda menambahkan, sekolah mesti transparan mengenai berapa banyak kursi kosong per rombongan belajar.

Dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 4221/8904-Set.Disdik tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2018/2019 menyebutkan calon peserta didik dari dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dapat memilih jalur PPDB berdasarkan pada kekhususan kriteria yang terdiri atas:
a. Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu;

b. Penghargaan Maslahat bagi Guru (PMG), diperuntukkan bagi calon peserta didik putera puteri guru mata pelajaran/guru bimbingan konseling/pengawas sekolah yang mendapat penghargaan maslahat berupa kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putera puterinya, dengan kriteria 
sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu:
1) Memiliki sertifikat pendidik;
2) Memiliki kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran/bidang yang diampu;
3) Jumlah beban mengajar minimal 24 jam pelajaran bagi guru mata pelajaran/150 orang siswa yang dibimbing bagi guru bimbingan konseling/40 guru atau tujuh satuan pendidikan binaan bagi pengawas sekolah; dan
4) Berusia tidak lebih dari 60 tahun.

c. Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, laboratorium, bengkel, atau unit produksi, jumlah beban mengajar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (ABK), diperuntukkan bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas;

e. Warga penduduk setempat (WPS), diperuntukkan bagi calon peserta didik dari warga penduduk setempat di sekitar lingkungan sekolah;

f. Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN), diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memilih seleksi PPDB dengan menggunakan nilai hasil ujian nasional; 

g. Prestasi atau bakat istimewa bidang akademik atau nonakademik, diperuntukkan sebagai penghargaan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau nonakademik. Jalur Prestasi atau bakat istimewa pada bidang akademik atau nonakademik yang dimiliki calon peserta didik dari berbagai kejuaraan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olah raga, pramuka, paskibra, Palang Merah Remaja, 
keagamaan, kreativitas, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementrian Agama.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar