Yamaha Lexi

Soal PJ Gubernur Jabar, Publik Melihat Adanya Inkonsistensi Pemerintah

  Senin, 18 Juni 2018   Anggun Nindita Kenanga Putri
PJ Gubernur Jabar, M Iriawan saat menyalami Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6). (Ramdhani/ayobandung)

BUAH BATU, AYOBANDUNG.COM—Buntut polemik yang tercipta usai pelantikan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dianggap wajar. Pasalnya, masyarakat melihat adanya inkonsistensi pemerintah dalam membuat langkah politik.

Pengamat politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan bahwa masyarakat melihat hal tersebut sebagai bentuk inkonsistensi atau keragu-raguan pemerintah. Sebagaimana diketahui, sebelumnya pencalonan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar itu pernah mencuat pada awal 2018 lalu. Namun, wacana itu kemudian dicabut kembali atas mediasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM.

“Memang betul terlihat ada sikap tidak konsisten atau ragu dari pemerintah. Itulah yang dilihat publik, kok, pemerintah seperti tidak konsistem, tidak matang dalam persiapan,” ujar Asep kepada ayobandung, Senin (18/6/2018).

Selain itu, Asep juga menganggap polemik ini sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Apalagi di momen jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar seperti sekarang ini. Polemik ini, kata dia, hanya bagian kecil dari dinamika pilkada yang lumrah terjadi.

Lagipula, toh, pria yang akrab disapa “Iwan Bule” itu punya hak untuk menduduki kursi PJ Gubernur Jabar. Tak ada yang salah dengan penunjukkan tersebut lantaran kini pria yang akrab disapa “Iwan Bule” itu tak lagi menjabat di lembaga kepolisian. “Itu sih hak dia. Lagipula dia ditunjuk, bukan mencalonkan,” kata Asep.

Namun, kini penunjukkan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar sudah kadung tercitrakan buruk oleh sejumlah respons negatif publik. Sebagian menaruh curiga atas penunjukkan tersebut yang dianggap sebagai kongkalikong sejumlah pihak dalam rangka menyukseskan salah satu paslon di Pilgub Jabar 2018.

Nah, guna menghilangkan kecurigaan masyarakat, kata Asep, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Iriawan saat mengemban tugas sebagai PJ Gubernur Jabar. “Komitmen yang kuat agar dia tetap netral, tidak ada keberpihakan, dan tidak menguntungkan paslon manapun,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar ini menuai banyak kontra. Fraksi Partai Demokrat bahkan sampai mendorong hak angket DPR guna menyikapi keputusan Kementerian Dalam Negeri itu.

“Kami harus mengingatkan, bahkan mengoreksi pemerintah,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto. Selain menyoroti inkonsistensi pemerintah yang kemudian dianggap sebagai kebohongan publik, DPR juga menyoroti tiga beleid undang-undang yang terancam dilanggar dalam penunjukkan tersebut.

Namun, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memastikan bahwa penunjukkan mantan Kapolda Jabar itu tak ada sangkut pautnya dengan urusan politik praktis, apalagi Pilgub Jabar 2018. Selain itu, dia juga mengklaim bahwa penunjukkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Saya lakukan ini sesuai aturan. Nama yang saya usulkan juga sebelumnya sudah dikirimkan ke Pak Jokowi,” kata dia.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar