Yamaha Aerox

Panwaslu Kota Bandung: Media Massa Harus Berimbang dalam Pemberitaan Paslon

  Selasa, 12 Juni 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil

NARIPAN, AYOBANDUNG.COM--Dalam rangka pengawasan kampanye di media massa pada pemilihan Kepada Daerah Serentak 2018, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandung mengajak seluruh insan pers maupun pemilik media massa untuk memberikan porsi berimbang pada pasangan calon yang berkampanye. 

Mulai Senin (11/6/2018), seluruh pasangan calon baik kandidat Pilgub Jabar maupun Pilwalkot Kota Bandung sudah mulai bisa beriklan di berbagai jenis media massa.

"Mulai hari Senin kemarin sudah mulai masuk agenda seluruh pasangan calon dalam bisa beriklan di media massa. Ini artinya media massa yang notabene bergelut dalam informasi harus lebih mengawasi bagaimana para pasangan calon itu berkampanye, " kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung, Farhatun Fauziyyah usai Forum Diskusi pengawasan kampanye di media massa pada pemilihan Kepada Daerah Serentak 2018, Selasa (12/6/2018) malam. 

Meski media massa mulai bisa menerima iklan dari paslon, tapi media massa harus bisa mengampanyekan para pasangan calon secara berimbang dan menjaga independensi tanpa memiliki keberpihakan kepada siapapun.

"Catatan dari kami, media massa harus ada keberimbangan berita dalam mengiklankan atau mengkampanyekan pasangan calon. Baik dalam waktu, durasi, maupun konten atau isi informasi iklan itu harus sama. Iklan ini artinya keberimbangan tanpa keberpihakan itu," tandasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Bagian Hukum Penindakan Panwaslu Kota Bandung Zaki M. Zamzam, menambahkan media massa harus betul-betul memahami PKPU yang mengatur aturan kampanye tentang iklan para kandidat Pilgub maupun pilwalkot. Aturan tersebut kata Zaki tertuang pada pasal 32 PKPU mengenai jenis iklan dan konten apa saja yang diperbolehkan.

"Oleh sebab itu, harus ada sinergi terkait regulasi ini, sebab jika ditemukan dugaan pelanggaran salah satu paslon, maka media yang menerima iklan bisa terkena terkait dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, sanksi administratif, hingga sanksi pidana," ungkapnya. 

Dalam pasal 32 PKPU aturan terkait durasi atau konten iklan di media masa elektronik telah diatur sedemikian rupa. Di antaranya untuk media cetak atau daring hanya memiliki izin per harinya sejumlah 10 spot iklan. Untuk media penyiaran layaknya telvisi hanya memiliki kewenangan iklan selama durasi 30 detik per hari, dan untuk media penyiaran radio hanya 10 spot iklan per hari.  

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar