web analytics
Susi Pudjiastuti Minta Masyarakat Jaga Sektor Perikanan Tangkap
Oleh Eneng Reni Nuraisyah Jamil, pada Nov 14, 2017 | 16:12 WIB
Susi Pudjiastuti Minta Masyarakat Jaga Sektor Perikanan Tangkap
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyampaikan kuliah umum mengenai potensi Indonesia bidang kelautan dan perikanan bagi keutuhan NKRI, di Universitas Pasundan, Selasa (14/11/2017).(Eneng)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM--Indonesia memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa.

Dengan luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km2 dan panjang pantai sekitar 97.000 km, tentu hal ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

Selain itu, banyak bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya dapat menjadi peluang, seperti kelautan, perikanan, pariwisata, industri olahan, jasa kelautan, dan lainnya yang ramah lingkungan.

"Saya menyadari ada kekuatan besar dari sektor perikanan dan kelautan kita. Terlebih potensi tangkapan ikan bertambah dari 6 juta ton menjadi 12,5 juta ton setiap tahun akan bisa bertambah jika terus dijaga," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menyampaikan kuliah umum mengenai potensi Indonesia bidang kelautan dan perikanan bagi keutuhan NKRI, di Universitas Pasundan, Selasa (14/11/2017).

Susi menitipkan masa depan sektor perikanan dan kelautan kepada semua masyarakat Indonesia. Ia merasa apa yang sudah ia kerjakan selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan harus terus dilanjutkan.

Menurut Susi, saat ini muncul wacana apakah penenggelaman kapal masih diperlukan. Dia mengaku wacana tersebut membuatnya bingung. Alasannya, penenggelaman kapal bukan keinginannya atau residen Joko Widodo, melainkan merupakan sebuah amanat undang-undang.

Susi mempertanyakan adanya anggapan investor skeptis yang tak menyukai kebijakan penenggelaman kapal dengan masih banyaknya yang melakukan lobi dengan asing. Namun, ia melihat tak ada kaitannya antara investasi dan penenggelaman kapal.

"Saat berbicara dengan pak presiden, Saya seperti lihat berlian begitu lihat ada UU Nomor 45 Tahun 2009 yang bisa menenggelamkan kapal. Saya pun mengusulkan UU tersebut sebagai konstitusi nasional kalau para pencuri ikan akan ditenggelamkan kapannya. Tidak ada opsi lain," tegas Susi.

Susi mengungkapkan penenggelaman kapal ikan asing adalah sebuah perilaku keindahan tata kelola pemerintahan dunia dan sebuah respek baik antarnegara.

"Negara- negara tersebut pun sadar bahwa pencurian bukan sebuah upaya kerja sama antarnegara. Tidak mungkin, misal lu nyuri di tempat gue itu masuknya hubungan kerja sama bilateral antarnegara. tidak bisa," ujar Susi.

Peraturan presiden ini berhubungan pula dengan persoalan cantrang. Cantrang di kapal 70-100 GT ditarik dengan gardan dan memiliki tali sepanjang enam kilometer. "Sekali sapu itu luas sekali dampaknya, karena sambil jalan," ujarnya.

Kapal asing, kata Susi, sekali keruk bisa mendapatkan ikan sebesar 30-70 ton dan itu dilakukan setiap hari. Bagi Susi hal tersebut bisa mengganggu keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

"Kalau dibiarkan tentu bakal habis. Adanya UU ini pun supaya aparat-aparat yang di lapangan bisa mengeksekusi dengan mudah," tuturnya.

Oleh karenanya, Susi meminta kalangan akademisi untuk menjaga Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016 Ttentang Perikanan Tangkap bahwa subsektor tersebut masuk dalam daftar tertutup. Susi khawatir jika nantinya pergantian pemerintahan, perpres ini bisa direvisi atau bahkan dicabut.

Editor : Adi Ginanjar Maulana
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600