web analytics
Mulai Hari Ini, Gakkumdu Siap Tindak Pelanggar Pidana Pilgub Jabar
Oleh Ananda Muhammad Firdaus, pada Nov 13, 2017 | 19:17 WIB
Mulai Hari Ini,  Gakkumdu Siap Tindak Pelanggar Pidana Pilgub Jabar
Acara rapat koordinasi launching pembentukan tim Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat di Grand Hotel Savoy Homann Bandung, Senin (13/11). (Danny/AyoBandung)

BANDUNG,AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu, Kejaksaan, dan Polda Jabar secara resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto, mengatakan SK pengesahan tim Gakkumdu Pilgub Jabar sudah dikeluarkan oleh tiga pihak yakni Bawaslu, Polda dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

"Sejak hari ini Tim Gakkumdu sudah bisa mengawal Pilgub Jabar yang telah memasuki tahapan," tutur Harminus ketika diwawancara selepas launching tim Gakkumdu Pilgub Jabar di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (13/11/2017).

Dengan dibentuknya tim Gakumdu kata Harminus maka semua dugaan pelanggaran pidana pemilu sudah bisa ditangani. 

"Begitu ada pelanggaran pidana pemilu sudah bisa kita tindak," ucapnya. 

Dia menyebutkan pelanggaran pemilu bukan hanya terjadi pada saat pencoblosan atau masa kampanye saja, namun dalam semua tahapan potensi terjadinya dugaan pelanggaran pidana pemilu bisa terjadi. 

Dia mencontohkan saat ini KPU tengah menyusun daftar pemilih tetap (DPT), dalam proses penetapan DPT bisa saja ada pihak yang menghalang-halangi penyelenggara dalam menetapkan masyarakat masuk dalam daftar pemilih tetap. 

"Semua tahapan dan sub tahapan ada kerawanan pelanggaran, langkah pertama tentu kita akan cegah, namun jika sudah terjadi maka akan kami tindak," tegasnya. 

Harminus melanjutkan sesuai dengan aturan, proses penanganan dugaan pidana pemilu melalui beberapa tahapan. 

Sebelum dibawa ke tim Gakumdu, laporan dugaan pelanggaran pidana baik temuan Pengawas maupun laporan masyarakat dibahas paling lambat 1X24 jam setelah pelaporan.

"Dalam waktu 1X24 jam tersebut akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran itu masuk pidana atau administrasi," terangnya. 

Jika masuk dugaan pidana pemilu, maka GaKkumdu akan melakukan penyidikan selama tiga hari yang jika alat bukti kurang maka akan ditambah dua hari. 

"Jika alat bukti cukup, maka bisa langsung dilakukan penindakan," imbuhnya. 
 

Editor : Andres Fatubun
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600