web analytics
Jaksa Menolak Pleidoi Buni Yani
pada Oct 24, 2017 | 16:06 WIB
Jaksa Menolak Pleidoi Buni Yani
Ilustrasi -- Buni Yani, terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, mendengarkan kesaksian dari Andi Windu Wahidin pada sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung, Jalan Seram, Selasa (18/7). (AyoBandung/Danny Ramdhani)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM – Jaksa Penuntut Umum alias JPU menolak nota pembelaan atawa pleidoi yang disampaikan tim kuasa hukum Buni Yani dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Membantah atas pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa. Intinya kami tidak menerima apa yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, sehingga kami bersikukuh pada tuntutan kami," kata jaksa Andi M. Taufik di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Selasa (24/10/2017) sebagaimana dilansir ANTARA.

Dalam nota pembelaannya, tim kuasa hukum Buni Yani menganggap dakwaan jaksa penuntut umum cacat. Namun Andi mengatakan jika dakwaan tersebut dianggap sah oleh hakim. Dakwaan jaksa, lanjutnya, juga diperkuat dengan berbagai bukti.

"Alat bukti-bukti yang ada uraiannya dengan unsur pidana menurut mereka (penasihat hukum) tidak terbukti. Tapi menurut kami dengan saksi, surat petunjuk, ahli, dan terdakwa juga mengakui itu memang dari handphone-nya terdakwa. Apa lagi yang harus diragukan," beber Andi.

Kuasa hukum Buni Yani, Adlwin Rahadian mengatakan jika bantahal setebal 22 halaman yang disampaikan JPU terhadap nota pembelaan kliennya hanya mengulang isi dakwaan dan tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

"Isinya mengulang apa yang mereka sampaikan melalui tuntutan dan dakwaan. Jadi sangat normatif, jadi intinya menolak saja tanpa ada argumentasi dan dasar hukum atas pleidoi yang kita sampaikan," kata Aldwin.

Sidang perkara itu bakal dilanjutkan pada Selasa (31/10) mendatang dengan agenda penyampaian tanggapan terdakwa mengenai pernyataan jaksa hari ini.

Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta  subsider tiga bulan kurungan kepada Buni Yani karena menilai dia terbukti melanggar pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ini bermula ketika video mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, yang di dalamnya menyebut adanya orang yang menggunakan Alquran Surat Al Maidah Ayat 51 untuk tujuan tertentu. Tak ayal, penyebaran video itu memicu protes dan demonstrasi besar.

Dalam kasusnya, Ahok dinyatakan bersalah lantaran telah melakukan penistaan agama. Ia dihukum selama dua tahun penjara.

Source: Antara

Editor : Asri Wuni Wulandari
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600