web analytics
Derita Sopir Angkot di Tengah Impitan Transportasi Online
pada Oct 13, 2017 | 11:14 WIB
Derita Sopir Angkot di Tengah Impitan Transportasi Online
Ilustrasi: Para sopir menggelar aksi mogok massal serta berunjuk rasa memprotes keberadaan angkutan berbasis online di Gedung Sate beberapa waktu lalu.(Ramdhani)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Polemik antara transportasi konvensional dan online di Jawa Barat saat ini masih menghadapi jalan buntu. Kondisi ini berimbas pada pelarangan sementara transportasi online di Bandung untuk sementara waktu.

Seorang sopir angkot jurusan Sadang Serang-Stasiun Halte, Dedi -bukan nama sebenarnya- mengaku merugi sejak beroperasinya transportasi online sejak setahun terakhir.

"Penumpang sudah enggak ada, penghasilan menipis. Kami sudah punya izin, tapi kenapa seperti ini (penumpang lebih memilih transportasi online),” ujar Dedi saat ditemui AyoBandung di sekitaran Jalan Otto Iskandar Dinata, Kamis (13/10/2017) sore. 

Ia mengaku sebelum ada transportasi online pendapatan sehari bisa mencapai Rp100.000, tapi saat ini hanya Rp50.000.

"Sekarang cari setoran itu untung-untungan. Dari pagi sampai malam tetap masih narik, dapat untung Rp50.000 sudah bagus,” ujarnya.

Terkadang, setoran Rp100.000 tersebut tidak selalu didapatnya. Bahkan, pernah ia sama sekali tidak mendapatkan penumpang saat beroperasi.

Beruntung, pemilik angkot selalu baik hati.

"Kalau sekarang situasinya begini jadi tergantung pengusaha,” tambahnya.

Mirisnya lagi, para sopir selalu identik berperilaku buruk saat di jalan. Salah satunya saat mereka ngetem untuk menunggu penumpang.

Padahal, sebut dia, kebiasaan tersebut pun dilakukan transportasi online. mereka banyak menempati ruang-ruang di pinggir jalan sembari menunggu orderan penumpang. 

“Logikanya saja mobil online yang tadinya dipakai untuk kebutuhan sebentar, sekarang sudah keliaran di jalur. Bahkan dia ngetem di mana-mana, kalau angkot ngetemnya di jalur tertentu," ujarnya.

Disinggung tentang jaminan kerja, dia mengaku tidak mendapatinya meskipun izin usaha dan lainnya telah dikantongi.

AYO BACA : Puluhan Pemotor Kejar Brio Putih dan Merusaknya

"Tahun kemarin ada pohon tumbang, mobil saya kena tapi enggak dapat apa-apa dari pemerintah. Kami minta surat ke Kobanter juga susah,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pengemudi transportasi online Ade Sopian mengaku sudah bekerja selama lima bulan.

"Pelampiasan melamar ke sana kemari tidak ada yang menerima jadi saya nyoba driver online," kata Ade.

Dalam sehari, ia bisa mendapat pemasukan Rp100.000-Rp150.000. Sementara paling kecil pendapatan sehari mencapai Rp30.000-Rp50.000. "Jadi kalau saya narik biaya ordernya Rp6.000, dipotong Rp750 atau sekitar 20%-30% oleh perusahaan,” ujarnya.

Bila mendapat enam orderan penumpang sehari, ia akan mendapat bonus sebesar Rp30.000. Selanjutnya, 10 orderan mendapat Rp80.000. Sementara mekanisme setoran dipermudah dengan saldo yang bisa dibeli di minimarket. "Lewat saldo nanti dibayar langsung ke akun perusahaan," kata Ade. 

Meskipun terbilang fleksibel, ia mengaku mencari penumpang bukan hal mudah. Karena banyaknya pengemudi transportasi online terkadang jarang mendapatkan penumpang.

"Jadi berbeda bisa dari pagi sampai malam narik itu, kalau disebut capek ya capek," kata dia. 

Jadinya, ia kurang setuju bila pengemudi transportasi online sudah makmur.

"Kalau saya berpendapat seharusnya jangan semena-mena melarang orang mencari nafkah. Kalau mau ditutup harus ada solusi lapangan kerja,” ujarnya.

Seorang warga Bandung, Satria Permana mengaku transportasi online mempermudah mobilitas orang-orang berpergian. “Unggulnya kendaraan online terbilang murah," kata dia.

Soal perbedaan pendapat, ia mengaku tidak usah dibesar-besarkan.

 

AYO BACA : Belajar Dari Perdamaian Ojek Online vs Konvensional di Cirebon

"Hanya pesannya, para sopir harus bertanggung jawab pada penumpang. Jangan sampai ada pencurian atau kejahatan dan jangan kebut-kebutan,” ujarnya.

Menyelaraskan Tiap Angkutan

Dinas Perhubungan Jawa Barat beberapa waktu lalu, melakukan imbauan kepada para pengemudi transportasi online agar tidak beroperasi sampai Kementerian Perhubungan RI menetapkan peraturan sampai 1 November 2017.

Namun, para pengemudi online tidak serta merta bisa menghentikan operasinya. Sebab hal itu menyangkut kebutuhan ekonomi.

"Banyak pengemudi transportasi daring yang memiliki kebutuhan ekonomi sangat mendesak. Kalau tetap off siapa yang akan memberi makan keluarga kami," kata Tezar Dwi Aryanto, Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando Jawa Barat (Posko Jabar).

Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung Sony Sulaksono mengatakan jika berbagai pihak dalam menyikapi polemik ini harus bisa melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. 

"Masing-masing perlu menahan diri. Toh saya pikir pelarangan taksi online untuk beroperasi sementara itu memang harus dilakukan. Hal ini untuk menenangkan diri dulu agar jangan mencari keributan yang lebih besar sebelum perizinan diturunkan," kata Sony.

Selain itu, pemerintah pun harus bijak dalam mengeluarkan solusi terkait regulasi dan aturan main. Mahkamah Agung sudah membatalkan beberapa pasal pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online, salah satunya kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek itu.

Sony menilai permenhub itu bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia menyebut transportasi berbasis aplikasi online kurang tepat masuk ke sektor UMKM.

"UMKM itu kan misalnya jual lapak di pinggir jalan. PKL saja diatur untuk jualan di pinggir jalan. Apalagi ini transportasi. Hubungannya kan dengan nyawa manusia, keselamatan manusia, segala macam. Ya perlu diatur," kata Sony.

Oleh karena itu, pemerintah pun perlu menerbitkan aturan kembali yang mengakomodir kedua belah pihak antara transportasi konvensional dan online. "Dalam hal ini pemerintah harus jadi wasit yang adil," kata Sony.

Sementara itu, Pakar Masyarakat Perkotaan Budi Rajab mengatakan saat ini pemerintah masih belum melakukan terobosan aturan terhadap transportasi konvensional. Baik dari segi aturan pelayanan dan pemberian jasa kepada penumpangnya.

Seharusnya pemerintah mampu turun tangan untuk mengubah cara pelayanan transportasi konvensional sedari dulu. Bahkan, menurut Budi, sebelum terjadi permasalahan pemerintah harus mempunyai prediksi untuk mencegah tindakan reaktif yang bisa terjadi tiba-tiba di lapangan. (Ananda Firdaus/Eneng Reni/Adi Ginanjar)

AYO BACA : Sengkarut Aturan Transportasi Berbasis Online di Jabar

Editor : Adi Ginanjar Maulana
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600