web analytics
Sengkarut Aturan Transportasi Berbasis Online di Jabar
pada Oct 12, 2017 | 16:50 WIB
Sengkarut Aturan Transportasi Berbasis Online di Jabar
Ilustrasi: Para sopir menggelar aksi mogok massal serta berunjuk rasa memprotes keberadaan angkutan berbasis online di Gedung Sate beberapa waktu lalu.(Ramdhani)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Keberadaan transportasi berbasis aplikasi online saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada pendukung keberadaannya ada pula yang menentang karena dianggap menjadi 'benalu'.

Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung Sony Sulaksono mengatakan berbagai pihak seharusnya melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Sebab, masalah tersebut merupakan konflik horisontal antara transportasi online dan konvensional.

"Masing-masing perlu menahan diri. Toh saya pikir pelarangan taksi online untuk beroperasi sementara itu memang harus dilakukan. Hal ini untuk menenangkan diri dulu agar jangan mencari keributan yang lebih besar sebelum perizinan diturunkan," kata Sony kepada AyoBandung, Kamis (12/10/2017).

Ia juga meminta pemerintah perlu memberikan solusi yang jelas. "Ini perlu regulasi dan aturan main," tegas Sony.

Mahkamah Agung sendiri sudah membatalkan beberapa pasal pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online, salah satunya kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek itu.

Soni menilai permenhub itu bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia menyebut transportasi berbasis aplikasi online kurang tepat masuk ke sektor UMKM.

"UMKM itu kan misalnya jual lapak di pinggir jalan. PKL saja diatur untuk jualan di pinggir jalan. Apalagi ini transportasi. Hubungannya kan dengan nyawa manusia, keselamatan manusia, segala macam. Ya perlu diatur," kata Sony.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu menerbitkan aturan mengenai keselamatan pengemudi transportasi berbasis online.

"Pemerintah saat ini masih belum hadir di situ (menjamin keselamatan). Kita bisa bersyukur sampai sekarang belum ada konflik. Belum ada perampokan, pelecehan, atau apa segala macam yang mengemuka di transportasi online. Tapi jika itu terjadi kepada siapa penumpang akan mengadu?" ujarnya.

Oleh karena itu, ujar dia, pemerintah perlu menerbitkan aturan kembali yang mengakomodir kedua belah pihak antara transportasi konvensional dan online. "Dalam hal ini pemerintah harus jadi wasit yang adil," kata Sony.

Selain itu, Sony mengamati persoalan kemacetan pun menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk membenahi sektor transportasi.

“Sebenarnya kemacetan di Kota Bandung misalnya tidak terlalu tinggi, tapi di perbatasan itu menjadi penyebab salah satu yang paling utama,” ujarnya.

AYO BACA : Belajar Dari Perdamaian Ojek Online vs Konvensional di Cirebon

Dia menjelaskan, kebijakan terintegrasi tersebut bisa berupa transportasi massal dengan rute antar-daerah misalnya merealisasikan LRT koridor Bandung Raya secepatnya.

"Jadi, intinya jangan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan persoalan kemacetan. Apalagi berhubungan dengan transportasi," katanya.

Sementara itu, Pakar Masyarakat Perkotaan Budi Rajab mengatakan saat ini pemerintah masih belum melakukan terobosan aturan terhadap transportasi konvensional. Baik dari segi aturan pelayanan dan pemberian jasa kepada penumpangnya.

Budi menegaskan, seharusnya pemerintah mampu turun tangan, untuk mengubah cara pelayanan transportasi konvensional sedari dulu. Pemerintah selalu bersikap reaktif tidak antisipatif.

"Ketika ada masalah baru turun tangan. Jangan baru ribut setelah munculnya permasalahan, kan aneh. Jadi bukan hanya menengahi ketika ada permasalahan. Tapi yang paling utama itu antisipasi dari pembuat regulasi," tegas Budi.

Bahkan, menurut Budi, sebelum terjadi permasalahan pemerintah harus mempunyai prediksi. Tindakan reaktif meredam sementara transportasi online untuk tidak beroperasi bisa membantu.

Tapi jauh sebelum itu, Budi menegaskan, seharusnya pemerintah baik kabupaten/kota atau provinsi, bisa membuat peraturan untuk transportasi online dan konvensional.

"Dua-duanya dibuat sekarang. Jangan terlalu tergantung kepada pusat. Kan sekarang sudah punya otonomi," tegas Budi.

Terlepas dari itu, masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan yang cepat dengan adanya penyediaan transportasi online. "Itu kan inisiatif masyarakat. Konsumen juga antusias terhadap itu, tapi sayangnya peraturan belum dibuat," ujarnya.

Menghentikan Sementara, Tunggu Aturan Baru

Secara terpisah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan, pihaknya tidak pernah membekukan operasional transportasi online di Jabar karena memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah menjelaskan ada kesalahpahaman yang ditanggapi masyarakat mengenai penertiban transportasi online ini.

Menurut dia, operasional transportasi online dihentikan sementara sembari menunggu aturan baru yang sedang direvisi Kementerian Perhubungan.

AYO BACA : Pemerintah Diminta Ubah Aturan Transportasi Online

Kegiatan yang dilakukan saat ini sebatas sosialisasi imbauan kepada pengendara dan pengemudi taksi dan ojek untuk tidak beroperasi sementara. Imbauan ini disepakati karena adanya rencana demonstrasi dari angkutan konvensional.

Dia menjelaskan hinggi ini operasional taksi dan ojek berbasis aplikasi itu belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari pemerintah setelah MA membatalkan 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

“Kewenangan tentang pengaturan angkutan sewa khusus/taksi online sepenuhnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali buka suara terkait larangan transportasi berbasis online. Ada empat poin penting yang ditulis Ridwan Kamil melalui Instagramnya Kamis (12/10/2017).

Pertama, kemajuan teknologi pada dasarnya tidak bisa dihentikan. “Seperti halnya handphone menggantikan wartel. WA/BBM perlahan menggantikan sms. Interuptif economy ini pengaturan regulasinya adalah kewenangan pusat bukan level teknis pemda tingkat 2,” tulisnya.

Kedua, ia meminta masyarakat menghormati terkait keputusan Dinas Perhubungan Jawa Barat yang melarang pengoperasian transportasi berbasis online sementara.

 “Yang memberi dampak tidak hanya Kota Bandung tapi 26 kota/kabupaten lainnya. Tugas kami sesuai hierarki pemerintahan mensosialisasikan kepada semua pihak di level kota/kabupaten masing-masing,” ujarnya.

Ketiga, Pemerintah Kota Bandung sudah dan terus menyampaikan masukan-masukan dari warga terkait dinamika ini agar dicermati dengan bijaksana oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat selaku pemegang kebijakan. “Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,” katanya.

Keempat, sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait angkutan online yang peraturannya dibatalkan Mahkamah Agung, ujar dia, masyarakat harus menjaga kondusivitas.

“Mari kita menyesuaikan diri dengan cara yang baik dan tetap menjaga kondusivitas kota,” ujarnya.

Ketua Wadah Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) meminta pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi transportasi berbasis online.

"Pemerintah harus segera mengatur regulasi dan mencari solusi yg terbaik untuk permasalahan tranportasi," ujar Ketua WAAT Jabar Herman.

Herman menilai protes tersebut merupakan salah satu bentuk keberpihakan terhadap angkutan konvensional yang merasa dirugikan.

"Seharusnya pemerintah sadar. Ini kan masyarakat Jabar sama-sama mencari nafkah," katanya.

Aturan permenhub yang diberlakukan menjadi pangkal masalah sehingga perlu kembali diubah.(Eneng Reni/Ananda Firdaus/Adi Ginanjar/Asep DM)

AYO BACA : Ojek Online Dilarang di Jabar, Meme dan Curhatan Lucu Kembali Beredar

Editor : Adi Ginanjar Maulana
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600