web analytics
Nikah Siri, Antara Nafsu dan Ibadah
Oleh Arfian Jamul Jawaami, pada Sep 26, 2017 | 06:12 WIB
Nikah Siri, Antara Nafsu dan Ibadah
Ilustrasi: buku pernikahan sebagai bukti sah perkawinan oleh negara

BANDUNGAYOBANDUNG.COM--Adnan dan Laksmi adalah pasangan suami istri penganut Syiah yang menikah secara daim atau permanen sejak dua tahun lalu.

Pernikahan keduanya tercatat dalam berkas resmi sesuai ketetapan pemerintah di pengadilan negeri agama. 

Meski tidak selalu namun selayaknya penganut Syiah lain karena Adnan dan Laksmi memulai bahtera rumah tangga melalui pernikahan siri secara mutah. Masyarakat umum di Indonesia mengenal mutah dengan istilah nikah kontrak.

Nikah mutah adalah bentuk pernikahan yang dibatasi oleh perjanjian waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak pasangan mempelai. Biasanya dilakukan para penganut Syiah sebagai upaya menemukan keserasian.

Artinya perceraian akan serta merta terjadi ketika masa kontrak pernikahan dinyatakan telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan. Terlebih karena dilakukan secara siri maka pernikahan mutah tidak memiliki payung hukum secara administrasi.

"Intinya kepercayaan. Istri percaya saya dan juga sebaliknya. Jangan sekalipun menggunakan mutah untuk kepentingan kepuasan nafsu belaka," ujar Adnan kepada AyoBandung, Senin (25/9/2017).

Selayaknya pernikahan daim karena mutah hanya dapat berlangsung apabila terjalin kesepakatan dan kerelaan antara kedua calon mempelai melalui pemberian mahar atau mas kawin. Tentu pihak perempuan dapat menolak lamaran mutah dan bila terjadi maka bukan merupakan sebuah tindakan dosa. 

Nikah mutah dilakukan karena diyakini Syiah sebagai sebuah bentuk ikhtiar untuk mencegah perzinaan. Dalam masyarakat modern, nikah mutah biasa terjadi dalam upaya memenuhi kebutuhan diri karena telah lama melajang tanpa pasangan.

Maksud kebutuhan di sini bukan semata berarti biologis namun dapat berupa sarana finansial. Maka mutah kerap dilakukan untuk mengangkat derajat seseorang atau pada janda tua yang memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pasangan permanen.

Sementara untuk pernikahan mutah yang dilakukan oleh remaja perjaka dan perawan tidak serta merta selalu diberikan kebebasan untuk melakukan hubungan badan secara intim. Biasanya disepakati sebuah syarat pernikahan agar hubungan seks tidak terjadi.

"Mutah berbeda dengan prostitusi karena setiap anak yang lahir dari hubungan ini mendapat pengakuan dan sah," ujar Adnan.

Namun tidak dapat dipungkiri bila dalam perjalanannya aturan menikah secara mutah menghadirkan perdebatan yang memicu lahirnya argumen penentangan. Bentuk penolakan tersebut hadir dari para aktivis perempuan dan hak asasi manusia.

Alasannya karena mutah dilakukan melalui jalan siri yang berarti status pernikahan tidak terdaftar resmi dalam dokumen pemerintah. Dengan begitu maka memungkinkan adanya kewajiban yang senantiasa tidak dijalankan oleh salah satu pasangan.

Tentu hal tersebut terlepas dari perdebatan pro dan kontra mengenai kesahihan pernikahan mutah dalam sudut agama. Karena dalam tulisan ini AyoBandung hanya akan mengulas hal tersebut dari sudut pandang berbeda yang lebih humanis.

Kontroversi Nikah Siri

Kata siri berarti tersembunyi yang berarti legalitas pernikahan tidak tercatat dalam pengadilan agama. Dalam Islam hal tersebut dapat dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah dipenuhi sesuai pedoman Alquran dan hadis.

Namun realitas sosial yang berkembang justru selalu menyudutkan pelaksanaan pernikahan secara siri. Bukan tanpa alasan karena nikah siri dinilai memiliki beragam risiko sosial dan mencederai hak asasi manusia terutama kaum perempuan.

"Padahal secara sosiologis bila nikah siri merupakan bagian dari upaya mengangkat status sosial perempuan. Perempuan yang dinikahi oleh pria beristri namun memiliki status sosial tinggi dapat terangkat dan terbantu secara finansial. Ini memiliki makna sosial," ujar sosilog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sunyoto Usman kepada AyoBandung.

Maka sebenarnya bila nikah siri dijalankan sesuai ketentuan agama dan tidak disalahgunakan atas landasan nafsu belaka maka senantiasa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara sosial dan materil. 

"Tujuan (nikah siri) sama dengan menikah pada umumnya. Menikahnya tidak salah namun orang yang menjalaninya yang berpotensi salah," ujar Ustaz Dadan Sundayana kepada AyoBandung.

Tetapi korban yang paling menderita nyatanya bukanlah kaum perempuan melainkan anak hasil dari pernikahan. Soalnya kejelasan status dan pengakuan secara hukum sosial dapat menjadi permasalahan yang berdampak pada psikologis anak.

Gejala tersebut biasanya dimulai ketika anak menginjak usia sembilan tahun. Masa di mana ketika anak tengah mencari identitas diri dan posisinya dalam status sosial. Artinya tindakan penghinaan dan penolakan sosial sebagai anak haram rentan diterima. 

Apalagi karena legalitasnya tidak terdaftar dalam negara maka pihak suami dapat semena-mena enggan memberikan nafkah lahir atau hak waris pada istri dan anak bersangkutan.

Padahal secara Islam, status dan hak anak dari hasil pernikahan siri tetap sama dengan perkawinan sah menurut negara. Namun karena tidak tercatat oleh hukum formal maka status anak bersangkutan dinyatakan lahir dari luar nikah.

"Nikah siri banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Padahal tetap diberlakukan hak waris dan kewajiban sesuai ketentuan Islam. Karena tidak memiliki pembelaan dari lembaga resmi pemerintah secara hukum maka sering disalahgunakan (oleh pria) untuk menzalimi kaum perempuan," ujar Ustaz Dadan.

Selain itu, pernikahan siri dinilai sangat rentan dengan perceraian karena tahapan prosesnya begitu mudah tanpa harus melewati pengadilan agama. Dengan begitu tujuan mulia yang melatarbelakangi pernikahan siri tercoreng karena penyalahgunaan subjek.

Kini beragam alasan kerap digunakan dalam membalut maksud dari pernikahan siri. Legalitas seksual mencegah dosa, kawin lari karena tidak mendapat restu dari orang tua hingga tidak memiliki cukup biaya kerap menjadi landasan. 

Nikah Siri Melahirkan Hasrat Poligami

Seperti diberitakan AyoBandung sebelumnya bila pada tahun 2016 lalu dalam dua pekan sekali setidaknya satu pria mengajukan niatan poligami pada Pengadilan Agama Cimahi yang membawahi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Mayoritas pemohon izin poligami tersebut beralasan bila niatannya berdasar pada kondisi istri yang tengah sakit sehingga tidak dapat lagi melayani kebutuhan secara biologis. Sehingga berujung pada tidak adanya keturunan.

Namun karena prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan izin poligami dinilai begitu rumit maka pemohon kerap melakukan jalan lain yakni melalui nikah siri. Maka tidak mengeherankan bila nikah siri begitu dekat dengan praktik poligami.

Psikolog Universitas Indonesia Ratih Zulhaqqi menyatakan bila terdapat beragam alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi seorang pria dalam melakukan praktik poligami selain dari faktor agama dan keturunan.

"Komunikasi yang tidak cocok dalam rumah tangga bisa jadi penyebab. Jadi secara psikologis bisa dikategorikan adanya ketidakpuasan atau memiliki kebutuhan perhatian lebih dari satu istri," ujar Ratih kepada AyoBandung.

Bahkan fenomena dari nikah siri dan poligami menyeret lahirnya dua aplikasi online sarat kontroversi yakni nikahsirri.com dan ayopoligami.com. Keduanya merupakan aplikasi layanan pencarian jodoh bagi lajang maupun yang sudah menikah dengan balutan nuansa syariah.

Bahkan seperti dikutip dari BBC bila aplikasi ayopoligami.com sudah diunduh lebih dari 37.000 kali dan memiliki anggota sebanyak 50.000 user. 

Sedangkan nikahsirri.com menjamin bila aplikasinya memiliki user yang terjaga keperawanan dan keperjakaannya. Alasannya sebagai upaya mempertahankan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Untuk itu aktivis hak perempuan yang juga merupakan pendiri Jakarta Feminist Discussion Group Kate Walton mengatakan bila pada prinsipnya aplikasi biro jodoh tersebut tidak masalah asalkan semua pihak terutama istri telah memberikan izin. 

Namun pada realitasnya banyak diantara suami yang justru tidak meminta izin terlebih dahulu ketika akan mencari dan bahkan telah menikahi istri baru melalui nikah siri.

"Ini pelanggaran hak perempuan dan sangat mungkin merugikan pihak istri karena tidak mementingkan kebutuhan dan keinginan istri serta bisa menyebabkan penelantaran. Poligami hanya boleh dilakukan jika suami akan adil kepada semua istrinya dan ini sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai," kata Kate seperti dikutip dari BBC. 

Editor : Adi Ginanjar Maulana
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Humas Jawa Barat Aher Ahmad Heryawan 160x600 Socmed Ayo Bandung 160x600