web analytics
Bentrok, 248 Nelayan di Papua Mengungsi
pada 11 Aug , 2017 | 09:18 WIB
Bentrok, 248 Nelayan di Papua Mengungsi
Pelabuhan Paumako, Mimika, Papua. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

TIMIKA, AYOBANDUNG.COM – Sejumlah 248 nelayan yang bermukin di beberapa daerah di sekitar kawasan Pelabuhan Paumako Timika mengungsi ke Sekretariat Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu alias KKJB Kabupaten Mimika sejak Rabu, 9 Agustus 2017 malam. Pengungsian itu terjadi menyusul adanya penyerangan dari kelompok nelayan lokal pada sore harinya.

Nelayan yang berasal dari Pulau Jawa, Maluku, Sulawesi dan Sumatera terlibat bentrok dengan kelompok nelayan lokal pada Rabu petang. Seorang nelayan lokal tewas karena terkena peluru aparat keamanan akibat bentrok sengit yang bermula dari perebutan lahan pencarian ikan di wilayah perairan Mimika itu.

Ketua KKJB Mimika Pardjono mengatakan, aparat TNI telah mengevakuasi sebagian besar nelayan yang berasal dari luar Papua dari Pelabuhan Paumako ke Sekretariat KKJB Mimika. "Sekitar 15 orang lagi masih berada di PPI Paumako. Kami tidak bisa jemput mereka karena situasinya belum benar-benar kondusif," kata Pardjono di Timika, Jumat (11/8/2017).

Bentrokan ini diduga dipicu oleh kemarahan kepala kampung pemilik hak ulayat atas kawasan Pelabuhan Paumako atas bayaran upeti yang kerap diberikan oleh nelayan yang berasa dari luar Papua kepada oknum pengurus Rukun Tetangga berinisial RT. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara nelayan dari luar pulau Jawa dengan enam kepala kampung bahwa setiap kepala wajib menyetor Rp 300 ribu kepada kepala kampung. Bukan kepada oknum pengurus RT. “Mungkin karena jengkel, dia memprovokasi warganya sehingga terjadilah bentrok,” Pardjono menduga.

Atas hal ini, Kepolisian Daerah Papua berharap Pemerintah Kabupaten Mimika bijaksana dalam menyikapi konflik antar-kelompok nelayan di wilayahnya.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan keputusan moratorium operasi penangkapan ikan oleh nelayan dari luar Papua di wilayah perairan Mimika yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika belum lama ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan konflik di antara nelayan.

"Semua harus dimediasi dengan bijaksana karena kita semua warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama atas sumber daya yang ada. Kita harus menghilangkan sikap diskriminatif. Pemda perlu arif dan bijaksana menyikapi masalah ini," beber Boy.

Boy mengatakan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan di perairannya harus dapat menjamin dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik nelayan lokal maupun nelayan luar Papua.

Kehadiran nelayan dari luar Papua, Boy menjelaskan, juga perlu diatur agar tidak sampai mengganggu usaha penangkapan ikan para nelayan lokal yang memang menggantungkan kehidupan mereka pada sumber laut dan sungai di sepanjang pesisir Mimika.

Sementara Komandan Korem 174 Anim Ti Waninggap Merauke, Brigjen TNI Asep Gunawan menyarankan pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kebijakan tersebut hingga ke para nelayan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada tindakan anarkis sebagaimana yang terjadi di kawasan Pelabuhan Paumako pada Rabu (9/8) petang.

"Itu kewenangan Pemda Mimika yang punya wilayah. Hanya saja perlu sosialisasi yang efektif. Kalau tidak ada sosialisasi, jadinya seperti kemarin itu sampai Kantor Polsek Pelabuhan Paumako dirusak dan terjadi bentrok hebat antarkelompok nelayan," katanya.

Source: Antara

Editor : Asri Wuni Wulandari
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha Nmax Socmed Ayo Bandung 160x600